Simpang Empat (riaumandiri.co)- Puluhan mahasiswa melakukan demontrasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), terkait buruknya pelayanan di kantor tersebut, Selasa (30/8).

Mereka menyoroti buruknya pelayanan dan lamanya masyarakat mengurus Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
"Selama ini masyarakat selalu mengeluh dengan pelayanan yang berbelit-belit, lama dan pelayanan yang tidak ramah," kata Orator demonstrasi, Devi Irawan.
Ia menyebutkan mereka melakukan aksi di Kantor Disdukcapil mewakili masyarakat yang selama ini mengeluh dengan pelayanan yang buruk.

"Bayangkan masyarakat yang berurusan memakan waktu yang lama, bahkan ada yang berbulan-bukan tanpa ada kejelasan dari petugas," tambahnya.
Menurutnya banyak masyarakat yang jauh dari pedalaman Pasaman Barat kesulitan berurusan. Selain makan waktu yang lama juga memakan biaya tinggi.

"Masyarakat berhari-hari mengurus di Kantor Disduk dan Capil. Bahkan bolak-balik dari kampung memakan waktu empat sampai lima jam. Tentu memakan biaya yang tinggi," ujarnya.

Saat aksi itu para demontrasi yang tergabung dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) membacakan lima tuntutan kepada Disdukcapil Pasaman Barat.
Pertama, berikan pelayanan yang baik dan kemudahan urusan masyarakat tanpa birokrasi yang berbelit-belit.

Kedua, berikan pembinaan atau pelatihan pada pegawai Disdukcapil secara keseluruhan sehingga para pegawai mnegetahui tugas dan fungsinya.
Ketiga, berikan kepastian tanggal siap KK, Akte Kelahiran, KTP dan surat lainnya sehingga masyarakat tidak bolak-balik ke Disdukcapil.

Keempat, hilangkan nepotisme dalam pelayanan tanpa mendahulukan family dan karib kerabat. Kelima buat ketetapan persyaratan yang jelas tanpa ada kekakuan dalam kepengurusan dengan meminta KK, surat nikah, surat keterangan orang yang lana atau puluhan tahun meninggal.

Kepala Dinas Disdukcapil, Evita Murni mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi terkait pelayanan yang ada.
Ia membantah tidak berniat memberikan pelayanan berbelit-belit. Mereka melakukan pelayanan sesuai aturan atau SOP yang ada.

"Kebanyakan masyarakat berurusan tidak melengkapi persyaratan yang ada sehingga masyarakat terpaksa melengkapi terlebih dahulu," sebutnya.
Ia mengaku petugas entri yang ada sangat terbatas sehingga masyarakat terpaksa menunggu giliran.

Selain itu ia juga mengatakan keterbatasan tenaga pelayanan yang ada. Di Disdukcapil Pasaman Barat petugas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada hanya 24 orang sementara yang banyak melayani masyarakat adalah tenaga honor dan kontrak.

"Tentu kami sepakat akan meningkatkan kemampuan petugas yang ada melalui pelatihan," ujarnya. Ia juga siap memutus rantai berurusan bagi masyarakat dengan catatan masyarakat yang datang membawa persyaratan lengkap dan tidak menyalahi aturan yang ada.

Untuk mengatasi lambatnya urusan masyarakat, katanya pihaknya akan langsung turun kemasyarakat dan melayani pengurusan di tingkat Jorong (lurah)
"Kami menargetkan tahun ini, tim pelayanan akan turun ke 100 jorong yang ada untuk pelayanan," sebutnya.

Selain itu, pihaknya juga akan menambah loket pelayanan karena saat ini hanya ada tiga loket melayani 400 hingga 500 data yang masuk setiap harinya.
"Tahun ini kami akan manjadikan loket pelayanan menjadi lima loket dan tahun depan menjadi 10 loket sehingga pelayanan bisa cepat dilakukan,"sebutnya.

Ia menambahkan bahwa banyak calo yang mewakili masyarakat untuk mengurus KK, akte kelahiran dan KTP. Sementara banyak persyaratan yang tidak lengkap.

"Kami berterima kasih kepada mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi. Kami berjanji akan meningkatkan pelayanan nantinya," janji Evita. Aksi demontrasi itu mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian, Pol PP dan TNI.Para demontsrasi melakukan pertemuan dengan pihak Disdukcapil, Kepala Kesbangpol Pasaman Barat, Yudesri dan dari jajaran pihak kepolisian. (ant/azw)