Pekanbaru (riaumandiri.co)-Pemerintah Provinsi Riau, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau, masuk dalam 5 besar nasional terbaik, penyalur anggaran terbesar yang peduli terhadap pendididikan.
 

Demikian disampaikan staf ahli Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, James Madouw, usai menghadiri rakor analisis kebijakan Kemendikbud, bersama Pemprov Riau, Senin (29/8).

"Riau termasuk salah satu Provinsi terbaik yang mengalokasikan anggaran APBD nya yang memprioritaskan bagi Pendidikan," ujar James.
Sementara itu Kadisdikbud Riau, Kamsol, mengatakan, tim analisis kebijakan Kemendikbud telah menyampaikan anggaran yang telah dianggarkan Riau untuk Pendidikan, dan berapa pencapaian kinerjanya.

"Alhamdulillah dari penyampaian tadi Riau masuk lima terbaik se Indonesia, capaian pendidikan yang cukup bagu. Walaupun masih ada kelemahan masih adanya anak putus sekolah yang mencapai 162000 orang," ujar Kamsol.

Dijelaskan Kamsol, masih banyaknya anak putus sekolah di Riau ini disebabkan beberapa faktor, seperti faktor geografis, sosial, ekonomi, dan faktor kesenjangan. Untuk anak-anak putus sekolah sendiri pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Kementrian untuk penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang disalurkan kepada keluarga miskin.

"Sesungguhnya KIP itu mempunyai target kepada anak yang putus sekolah. Data itu ada pada kelurahan dan desa, bisa saja di Riau tidak terakumulasi, jadi nanti yang putus sekolah itu bisa mendapatkan KIP," tambah Kamsol.

Lebih jauh dikatakan Staf Kemendikbud, James, semua anak Indonesia mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Termasuk anak-anak yang miskin yang masih dalam pendidikan juga berhak mendapatkan KIP.

"Sekarang kita butuh kerjasama dengan Pemerintahan, baik di desa, Kecamatan, sampai ke Provinsi untuk mendata anak yang putus sekolah. Sehingga anak-anak yang katakya dari Riau ada sekitar 258 ribu orang ini diatasi, dengan adanya program ini," jelas James.

Disinggung mengenai berapa banyak anak-anak Riau yang mendapatkan KIP, James, tidak bisa menjelaskannya secara detail. Karena datanya ada pada masing-masing daerah, dan di Kementrian Sosial.

"Kalau menag ada anak-anak yang tidak mendapatkan saya mohon untuk melaporkannya ke Pemerintah, sehingga bisa terdaftar. Berapa jumlah saya juga tidak mengetahui pasti, yang jelas anak-anak putus sekolah harus menerima hak yang sama mendapatkan pendidikan," katanya. (***)