PEKANBARU (HR)-Pemerintah Provinsi Riau dalam waktu dekat segera menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2015 sebesar Rp25,53 triliun, ke pemerintah kabupaten/kota. Begitu juga anggaran yang ditujukan untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Riau.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau, M Yafiz, pelimpahan dana DIPA tersebut sebagai tindak lanjut setelah diserahkan Presiden Joko Widodo, di Jakarta. (besaran DIPA daerah, lihat tabel, red).

Sementara terkait kapan dana tersebut akan dilimpahkan, Yafiz yang dikonfirmasi Selasa (9/12) kemarin mengatakan, hal itu masih menunggu kebijakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman.

"Masih menunggu kebijakan Plt Gubri. Hal ini sekaligus menandakan dimulainya pelaksanaan anggaran tahun 2015," terangnya.

Terkait penyerahan dan DIPA tahun 2015 tersebut, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Siswaja Muliadi mengharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan Pemprov Riau benar-benar bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Sehingga dana yang telah tersedia tersebut, bisa terserap dengan baik untuk pembangunan Riau.

"Ini penting dan harus benar-benar ditekankan untuk seluruh satuan kerja. Mereka harus meningkatkan kinerja dan kemampuan, sehingga dana yang ada bisa terserap dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

Menurut politisi Gerindra ini, untuk masa mendatang, Pemprov Riau dan pemerintah kabupaten/kota harus benar-benar berbenah. Supaya rendahnya serupan anggaran tidak lagi terulang pada tahun depan. Meski pun ia menilai, rendahnya daya serap anggaran selama ini juga sebagai akibat dari sejumlah permasalahan yang mendera pemimpin di Riau.

Ia berharap, roda pemerintahan di Riau akan berjalan lebih baik setelah adanya kepastian kepemimpinan di tubuh Pemprov Riau. Sebab, maksimal atau tidaknya serapan dana APBD, tidak terlepas dari kerja sama yang baik antara pimpinan dan satuan kerja di bawahnya.

"Namun yang tak kalah penting tentu harus ada komunikasi yang baik antara pemerintah dan Dewan. "Yang paling tahu kebutuhan di lapangan, tentu masyarakat. Mereka menyampaikan ke Dewan dan selanjutnya kami menyampaikan ke pemerintah," tambahnya.

Harus Sesuai Kebutuhan masyarakat
Di tempat terpisah, pengamat ekonomi Riau, Viator Butar-Butar mengatakan, DIPA 2015 sebesar Rp25,53 triliun tersebut adalah hak Riau, sebagai dana dekonsentrasi dan proyek-proyek nasional bagi Riau. Namun dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Serapan dana APBD tahun 2014 Riau agak rendah, itu tidak lepas dari kondisi lokal yang kita hadapi. Tahun 2015 di bawah komando Plt Gubri, Andi Rahman, saya yakin serapan dana akan meningkat tajam termasuk nanti yang bersumber dari SILPA tahun 2014," ujar Viator.

Namun begitu, sepanjang para pimpinan dan DPRD se prov Riau bisa bersikap transparan dan mengurangi 'vested interest' dalam RAPBD, penyelenggaraan kegiatan akan dapat berjalan lancar dan sesuai aturan dan jadwal. Serta sepanjang perencanaan RAPBD benar-benar diarahkan melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat, maka takkan banyak masalah dalam tahapan implementasi dan eksekusinya

Untuk itu, diharapkan kepadan kepada pemerintah untuk bisa membuat perencanaan anggaran yang diarahkan pada pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sesuai Renstra dan RPJMD. Juga harus mengeliminir 'vested interest' dalam penyusunan dan pengesahan RAPBD dan mensyaratkan transparansi dlm pelaksanaan APBD.

Serta pemerintah juga harus bisa menggunakan dana tersebut semaksimal mungkin, dengan mengedepankan prinsip 'the right man on the right place' dalam penempatan pejabat eselon dan fungsional yang akan mengeksekusi program dan kegiatan. (nur, rud, nie)