PEKANBARU (HR)-Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Nofrizal, mengatakan, pemerintah harus menyegerakan konsekuensi pendidikan gratis berkualitas, sehingga tuntutan wajib sekolah bagi masyarakat dapat terpenuhi. Hal ini dikatakannya, ketika Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, melakukan rapat dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Selasa (10/2). Menurut Nofrizal, pendidikan gratis yang diinginkan masyarakat mengacu pada anggaran khusus untuk pendidikan. "Kita bahas tentang program yang ada di Disdik tahun 2015. Intinya, dari anggran itu, 80 persen belanja pegawai, sementara selebihnya angka Rp266 miliar untuk belanja langsung. Artinya, bagaimana program dari anggaran tersebut dapat menopang masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak," kata Nofrizal. Dikatakannya, jika dirinci dari jumlah anggaran tersebut, ada tambahan anggaran yang telah dikucurkan pusat, seperti dana BOS. Namun ketika anggaran ini dikelola sesuai dengan kegiatan yang ada atau dimaksimalkan, maka kebutuhan akan biaya pendidikan masyarakat terpenuhi. Sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat dengan mengatakan biaya pendidikan itu mahal," kata Nofrizal. Selain itu kata Politisi dari PAN ini, ketika melihat di beberapa daerah seperti Sumbar, telah diterapkan BOSda, daerah menurunkan anggaran bagi siswa selain dana BOS. "Kini di Pekanbaru untuk bantuan khusus siswa, pemerintah hanya sanggup Rp6,2 miliar. Artinya, jika dibarengi dengan memaksimalkan anggaran, maka bantuan untuk masyarakat mengenyam dunia pendidikan akan terpenuhi dan keluhan masyarakat akan teratasi," kata Nofrizal. Dengan demikian katanya, angka tersebut dapat di alokasikan apabila program dan kegiatan yang ada dimemaksimalkan. "Selain itu, kita juga berharap adanya kerjasama antara Pemko dengan Pemrov. Kalau kita hanya mengejar APBD kota untuk itu tidak akan terpenuhi," imbuhnya (ben)