Tangani Karhutla, Pemkab Bentuk Tim Yustisi

Tangani Karhutla, Pemkab Bentuk Tim Yustisi

Bagansiapiapi (riaumandiri.co)- Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir segera membentuk tim Yustisi untuk menangani berbagai permasalahan yang masih terjadi di daerah itu seperti kebakaran lahan dan hutan (Karlahut).


Pelaksana tugas Sekda Rohil Surya Arfan saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi komunitas intelijen daerah, Rabu, mengatakan, banyak permasalahan selama ini yang belum bisa diatasi dan perlu adanya tim Yustisi sehingga bisa cepat diselesaikan serta adanya tindakan.


"Salah satu yang belum bisa diatasi masalah kebakaran hutan dan lahan, karena ulah orang tak bertanggung jawab tiap tahun kebakaran melanda daerah ini," kata Sekda.



Bahkan mirisnya lagi saat ini upaya pemadaman karlahut merenggut nyawa Pratu Wahyudi yang merupakan prajurit TNI dari Detasemen Artileri Pertahanan Udara Rudal 004 Dumai yang hilang selama enam hari dan ditemukan jasadnya terbakar di Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar, Kecamatan Bangko.


"Ini tidak bisa dibiarkan jangan sampai korban makin bertambah lagi dari pihak manapun dan harus ditindak semua pelakunya," tegas Surya Arfan.


Persoalan lain, diantaranya masalah Warga Negara Asing (WNA) yang datang ke Rohil jangan sampai tidak terdata dan diketahui pihak terkait.


"Pemerintah pusat menetapkan bahwa setiap WNA mau ke Indonesia dan sebanyak 164 negara itu dibolehkan tanpa devisa. Kami takut pula nantinya dengan demikian semena-mena datang cukup dengan bermodal paspor dan membuat permasalahan di dalam negeri," jelasnya.


Permasalahan lainnya terkait dengan masih bebasnya barang ilegal di Rokan Hilir perlu tindakan nyata untuk menekannya sehingga tidak berdampak pada perekonomian masyarakat.


"Dalam rapat tadi ada penjelasan bahwa barang ilegal marak di Panipahan. Kami takut makanan yang legal itu malah berbahaya dan tentunya masuk tanpa izin akan merugikan masyarakat dan produk-produk dalam negeri," katanya.


Bukan hanya itu permasalahan lain yang jadi sorotan adalah masih ditemukannya di pasaran terkait bawang merah impor.


"Kalau ini dibiarkan bisa rugi masyarakat, karena otomatis petani bawang di daerah ini akan menjerit." tegasnya.


Sementara itu Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0321/Rohil Mayor Inf Kadek Muliarasa menanggapi salah satu hal yang menjadi permasalahan, diantaranya keberadaan SPBU di Bagansiapiapi yang beroperasi tidak sesuai dengan jam secara umum.


"Sore sudah tutup dengan alasan premium habis. Tapi anehnya kedai-kedai dan kios depan SPBU masih berjualan," kata Kasdim.


Dia menduga adanya permainan dan harus segera diatasi. Apalagi jika mau membeli premium di malam hari sangatlah sulit karena SPBU sudah tutup dari sore.


"Silahkan along-along membeli bawa jeriken, tapi khusus daerah yang tidak memiliki SPBU dan mendapat rekomendasi dari dinas terkait. Namun harus diimbangi, jangan pula semuanya dihabiskan ke jeriken," katanya pula.


Danposal Bagansiapiapi Letta Laut (P) Ari Solikhin mengatakan, bahwa untuk daerah perairan yang menjadi kendala adalah dua hal menjadi perhatian, diantaranya wilayah tangkap di laut Rohil karena sempat terjadinya permasalahan nelayan baik antar nelayan Sumatra Utara bahkan sampai dengan wilayah Malaysia baru-baru ini.


Kemudian juga tidak adanya rambu pemasangan Tiang Bubu di perairan Rokan Hilir sehingga sangat dikhawatirkan berbahaya bagi para nelayan.
"Tiang bubu itu kalau pasang tenggelam. Jadi kalau saat melintas malam hari dan memang tidak ada penerangannya dan ini perlu dicarikan solusi, jangan sampai ada korban," tegasnya.(ref/ant)