JAKARTA (riaumandiri.co)-Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengungkapkan, setidaknya ada 1.500 anak yang menerima vaksin palsu. Sejauh ini, data tersebut baru mencangkupi tiga wilayah, yakni DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, serta Banten.
 

Data tersebut diperoleh Tim Bersih Satgas berdasarkan pemeriksaan di 14 rumah sakit dan enam  klinik yang mendapatkan distribusi vaksin palsu, sejak tahun 2014 lalu.

Angka 1.500 anak itu berdasarkan data hasil penelusuran terakhir per 23 Agustus 2016.
"Sesudah dapat dari Bareskrim, kita lakukan verifikasi di rumah sakit tersebut, kita minta medical record dan data dari mereka," ujar Nila, saat rapat bersama Komisi IX di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (24/8).

Berdasarkan data yang dirilis Kemenkes, 1.500 anak yang terkenal vaksin palsu terdapat di berbagai wilayah.
Sebanyak 915 anak di Provinsi DKI Jakarta, 211 anak di Provinsi Banten dan 374 anak di Provinsi Jawa Barat.
Sebagai respon dari temuan itu, tambahnya, pemerintah memberikan imunisasi ulang kepada korban. Menurut dia, imunisasi wajib diberikan kepada anak agar kekebalan tubuh mereka bisa kembali.

Namun, ia mengakui ada korban vaksin palsu yang belum menerima imunisasi ulang dengan berbagai alasan.
Data Kemenkes, dari 1.500 anak tersebut, sebanyak 975 anak yang diberikan vaksin ulang.

Menurut Nila, sebanyak 37 anak lainnya tidak diberikan vaksin ulang karena tak ditemukan masalah kesehatan.
Kemudian, 303 anak menolak divaksin kembali, 31 anak berstatus sedang sakit, 113 anak tidak bisa dihubungi, 10 anak sedang di luar kota, 21 anak tidak hadir saat vaksin ulang, dan 10 anak karena alasan lainnya.

Nila menegaskan, jika masih ada orangtua yang ragu soal keaslian vaksi yang diterima anak sebelumnya, pihaknya akan melakukan imunisasi ulang terhadap anak tersebut.

"Misalnya belum yakin anak dapat vaksin, kalau ragu, boleh diberikan imunisasi ulang. Ini tidak ada namanya overdosis vaksin. Bagi yang ragu silakan juga berkonsultasi dengan dokter anak," tandas Nila.

Nila menjelaskan orangtua tidak perlu ragu dan takut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan anak. Pasalnya, vaksin dari pemerintah akan diberikan tanpa biaya.

"Kita menyatakan bahwa kami memberikan kembali gratis, kalau mau ke dokter pribadinya silahkan," ujarnya lagi. (kom, sis)