BENGKALIS (riaumandiri.co)-Ketergantungan sebahagian masyarakat Bengkalis kepada dana APBD, secara berangsur harus dikurangi dengan memacu tumbuh dan berkembangnya sektor ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif di tengah masyarakat jangan hanya sebatas slogan dan proyek belaka oleh eksekutif.

Hal itu diutarakan anggota Komisi III DPRD Bengkalis Azmi R Fatwa terkait tidak berjalannya program pengembangan ekonomi kreatif di tengah masyarakat, terutama masyarakat di Pulau Bengkalis, Rupat serta Bukitbatu dan Siak kecil. Menurutnya masih sedikit kelompok masyarakat yang bergerak disektor ekonomi kreatif di kawasan tersebut, karena kurangnya perhatian dan dorongan dari Pemkab Bengkalis.

"Kita mendesak supaya Pemkab Bengkalis terutama SKPD yang mengurusi masalah pelaku usaha menengah dan kecil atau sekarang populer disebut ekonomi kreatif untuk lebih pro aktif. Sebab selama ini pengembangan ekonomi kreatif baru sebatas slogan dan proyek oleh sejumlah SKPD melalui kegiatan pameran, seminar dan pelatihan, tetapi output-nya nihil,” tegas Azmi di Kantor DPRD Bengkalis, Senin (22/8).

Sejumlah SKPD kata politisi PKS ini yang harus bergerak aktif mengembangkan sektor ekonomi kreatif  atau usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) antara lain Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Kelautan dan Perikanan, karena SKPD bersangkutan bersentuhan langsung dengan masyarakat pelaku usaha.

Ditambah Azmi, di berbagai daerah di Indonesia ekonomi kreatif atau UMKM tumbuh seperti jamur seperti di dunia pariwisata, kemudian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, home industry dan lainnya. Pemerintah selaku leading sector bisa memberdayakan kelompok masyarakat dengan berbagai pola, supaya muncul jiwa entrepreneurship di kalangan masyarakat Bengkalis.

"Kita dapat melihat bagaimana disejumlah kawasan di Bengkalis ini pertumbuhan pelaku UMKM ataupun ekonomi kreatif stagnan, tidak ada kemajuan. Padahal ada dana desa seperti UED-SP kemudian program-program pembinaan dan bantuan di SKPD-SKPD tertentu, bisa dijadikan sebagai landasan awal melahirkan entrepreneurship, tentunya juga disertai pengawasan," tukas Azmi.***