Kemerdekaan yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak bisa lepas dari tiga komponen penting, Islam, bahasa dan kemerdekaan. Penulis tentu tidak bermaksud mengecilkan agama lain, namun fakta sejarah membuktikan waktu penjajahan dan saat Indonesia mendapatkan kemerdekaan, pengorbanan terbesar diberikan oleh umat Islam. Darisini perlu ada penguatan fakta, agar tidak terjadi kesalahan sejarah, dan penggiringan sentimen keagamaan yang tidak diperlukan.

Kemerdekaan perlu dikaji dari berbagai persepektif. Salah satunya perspektif sejarah masyarakat Indonesia. Sebagaimana umumnya masyarakat tradisional, sistem politik dan masyarakat Indonesia masa lalu masih kental dengan budaya feodal. Rendahnya pengetahuan dan kurangnya pemahaman dan kemapanan politik menjadi melahirkan pemimpin masyarakat yang peran sangat dominan dalam menentukan segala kebijakan. Mereka mengikuti apa adanya dan tidak mempertimbangkan terlalu jauh untung rugi suatu kebijakan yang dibuat oleh para penguasa.

Penulis memulai sejarah dari politik pada zaman kerajaan Buda dan Hindu yang sangat ketara perbedaan strata sosial. Kekuasaan yang telah mengakar beradab-abad di bumi pertiwi dengan sistem feodal dan penerapan kasta (perbedaan status seseorang berdasarkan keturunan dan status sosial) semakin kuat membentuk perbedaan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ada garis sangat jelas jurang pemisah bahasa tubuh dari setiap golongan, dan dengan mudah mengenal darimana golongan mereka berasal.

Ketika era kerajaan Islam, sebenarnya sudah mengenal ajaran “persamaan derajat” yang bersumber dari Alquran dan Hadist. Hanya saja kuatnya sistem politik kerajaan, nilai tersebut belum bisa berkembang dengan baik. Raja tetap dominan mempunyai kekuasaan besar mengambil keputusan strategis yang dianggap penting dan menguntungkan kekuasaannya.

Budaya feodal yang tumbuh subur tersebut ternyata dimanfaatkan dengan baik oleh bangsa barat. Penjajah Belanda dalam hal ini sangat memahami betul psikologi masyarakat, dan perilaku para penguasa di Indonesia kala itu. Kekuasaan sebagai simbol kebahagiaan dan kemuliaan menjadi alat promosi kepada kelompok tertentu dan punya potensi untuk memperjuangkannya.

Penjajah Belanda masuk dalam arena ini. Perselingkuhan kekuasan penjajah Belanda dengan kelompok oposisi telah memperkeruh keharmonisan para penguasa bumi putera waktu itu.

Dengan menerapkan politik devide et impera (politik adu domba), penjajah Belanda berhasil menghancurkan kekuatan bangsa Indonesia dan mampu menjajah selama 350 tahun. Suatu perjalanan sejarah yang sangat membekas bagi bangsa ini dan tidak bisa dilupakan begitu saja.

Politik Belanda ternyata dibaca oleh para generasi muda Islam sebagai suatu hikmah tersendiri. Mereka menyadari perjuangan atas nama kelompok harus diganti dengan kebersamaan. Darisini muncul ada rasa kebersamaan kedudukan dan derajat dari segala suku, etnis, budaya dan kepercayaan. Tentu sedikit mengherankan, mereka adalah anti penjajah, justru lahir dari pendidikan penjajah Belanda.

Pengenalan konsep “kesamaan derajat” sebagai ajaran vital Islam mengkristal saat mereka mendapatkan pendidikan dari Barat. Beberapa wujud nyata dari paham ini lahirnya gerakan-gerakan nasionalisme seperti peristiwa Budi Utomo pada tahun 1908 dan dikuatkan pada peristiwa Sumpah Pemuda  pada tahun 1928.

Salah satu wujud kesamaan derajat dengan dipilih bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Pemilihan ini tentu mempunyai alasan politik yang sangat baik. Pertama, budaya Melayu telah menjadi bahasa pengantar dalam berbagai kegiatan jauh sebelum kemerdekaan.

Bukti peninggalan ini bisa dilihat banyak karya ilmuwan Islam menulis dengan bahasa Melayu. Kedua, bahasa Melayu adalah bahasa “kesamaan derajat”. Ia satu-satunya bahasa yang hidup di nusantara yang mengajarkan kesamaan kedudukan. Sehingga ketika diucapkan dalam kehidupan sehari-hari lebih terasa persahabatan dan mudah untuk melakukan kritik dengan mudah. Ketiga, kesederhanaan bahasa yang tidak bertingkat mudah diserap dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tampilnya bahasa Melayu sangat selaras dengan ajaran Islam yang menghargai kesamaan derajat setiap manusia. Sebab dalam Islam, semua manusia sama, yang membedakan adalah kualitas pengabdian kepada Tuhan. Siapapun bisa mencapai puncak kemuliaan ketika berusaha mewujudkannya. Respon ajaran ini terbukti berhasil menyatukan semangat memperjuangkan kemerdekaan tanpa melihat latar belakang suku, agama, etnis dan budaya. Maka sangat wajar sekali apabila dalam perumusan kemerdekaan,

bisa ditemukan para pendiri bangsa dari berbagai latar belakang suku dan agama yang beragam. Kesadaran adanya kesamaan derajat telah menumbuhkan nasionalisme tinggi dalam mewujudkan kemerdekaan. Dan semangat tersebut membuahkan hasil yaitu kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Jadi kemerdekaan sebagai bukti sumbangan umat Islam sangat besar dalam merangkul perbedaan menjadi kebersamaan. Umat islam berhasil mewujudkan suasana teduh dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

Tentu dalam peringatan kemerdekaan tahun ini yang perlu dipikirkan bersama, apakah cita-cita besar tersebut sudah terwujud atau belum, kita diberi ruang untuk menilainya.

Harapan penulis tentu bangsa yang besar ini jangan sampai hancur bercerai berai akibat keputusan konstitusional yang tidak mencerminkan suatu keadilan. Penilaian puas tidak puasnya tentu relatif. Adanya respon masyarakat yang menanggapi dengan negatif seperti keinginan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain, mendirikan negara Islam, dan keinginan lepas dari negara NKRI menunjukan ada ketidakpuasan di tinjau dari aspek keadilan.

Gerakan-gerakan tersebut perlu disikapi dengan arif dan bijaksana. Koreksi dan interopeksi para penguasa atas segala kesalahan itu penting sekali dalam merajut kebersamaan yang kelihatannya sedikit mulai terkoyak.

Rajutan benang yang paling kuat ada pada kemampuan bersikap adil dan merata atas segala dalam pembangunan. Dan peringatan hari kemerdekaan ini adalah momen tepat sebagai penggerak perubahan terwujudnya keadilan tersebut. ***
Penulis Pengasuh PP Bahrul Ulum, Kabupaten Kepulauan Meranti