PEKANBARU (riaumandiri.co)-Wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, yang menerapkan sistem full day school (sekolah sehari penuh, red) secara nasional, menuai pro dan kontra.

Kalangan DPRD Pekanbaru, menilai jika program tersebut belum bisa diberlakukan mengingat perbandingan fasilitas yang ada di tiap sekolah yang ada di daerah-daerah.

Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru Ferry Sandra Pardede, Kamis (11/8) mengatakan, sistem full day school, sudah dipastikan akan mengalami persoalan mengingat fasilitas sekolah masih

Program banyak yang tidak memadai, selain itu dengan sistem itu interaksi antara orangtua, keluarga, lingkungan dengan anak sendiri akan menjadi persoalan baru.

"Belum pas-lah, karena sistem ini perlu dikaji secara mendalam lagi, sehingga tidak merugikan banyak pihak. Bayangkan saja, jika anak-anak dikurung satu harian di sekolah, bagaimana kelanjutan kehidupan sosialnya nanti. Maka itu saya sendiri kurang setuju. Karena anak-anak butuh interaksi dengan teman-teman, terutama keluarganya di rumah," sebut Ferry.

Ketika disinggung keadaan dengan sistem sekolah swasta, yang menerapkan sekolah seharian penuh. Fery menilai, jelas berbeda kondisi secara fasilitas.

"Pengambilan kebijakan nasional tidak bisa hanya berdasar kepada penerapan instansi swasta. Tapi harus memenuhi semua aspek. Apalagi di Kota Pekanbaru, yang kehidupan para orangtua siswa lebih banyak menengah ke bawah. Jadi kita tak setuju," imbuhnya.

Seperti diketahui, Mendikbud Muhadjir Effendy berencana menerapkan sistem full day school. Sistem itu diberlakukan untuk pendidikan dasar (SD dan SMP), dengan harapan bisa membangun karakter anak. Tujuannya agar anak tidak liar di luar sekolah ketika orangtua belum pulang kerja.

Muhadjir menilai pendidikan dasar selama ini keteteran menghadapi kemajuan zaman. Akibatnya, sistem pendidikan belum menghasilkan lulusan tangguh dan berdaya saing tinggi. Sehingga sekarang melahirkan generasi yang banyak bermental lembek dan tidak tahan banting. (ben)