Jakarta (riaumandiri.co)-Pemerintah akan kembali memangkas anggaran belanja negara untuk kedua kalinya pada tahun ini, yang kali ini direncanakan sebesar Rp133,8 triliun. Langkah ini diambil guna meredam pelebaran defisit menyusul tidak tercapainya target penerimaan perpajakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, realisasi penerimaan perpajakan pada tahun ini akan meleset sekitar Rp219 triliun dari target Rp1.784,2 triliun di APBNP 2016.  Untuk menjaga kredibilitas APBN, ia mengusulkan agar anggaran belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) serta transfer ke daerah dikurangi.

"Langkah yang tadi disampaikan dalam sdiang kabinet adalah mengurangi belanja Rp65 triliun di K/L dan transfer ke daerah Rp68,8 triliun," jelasnya usai Sidang Kabinet di Istana Kepresidenan, Rabu (3/8).

Menurutnya, target pemangkasan anggaran tertuju pada belanja-belanja yang betul-betul tidak prioritas.
 "Terutama berkaitan dengan perjalanan dinas, kegiatan konsinyering, persiapan dan bahkan termasuk belanja pembangunan gedung pemerintah yang belum dianggap prioritas saat ini," tegasnya.

Untuk merombak postur APBNP 2016, kata Sri Mulyani, Kementerian Keuangan bersama dengan Kemenko Perekonomian dan Bappenas akan menyisir pos-pos belanja K/L dan transfer ke daerah yang memungkinkan untuk dipangkas.

Dia menjamin penghematan anggaran yang dilakukan tidak akan mengurangi komitmen pemerintah untuk melakukan belanja prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, belanja  pendidikan, pemberian tunjangan profesi guru, dan tunjangan kesehatan.

"Kami juga akan melihat beberapa pengeluaran untuk daerah, yang memang bisa dikurangi. Tapi itu lebih karena persoalan dana bagi hasil yang karena penerimaan pajaknya diperkirakan lebih kecil,"tuturnya.

Kendati belanja dikurangi, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memastikan, ruang fiskal terjaga dan mampu menjadi stimulus ekonomi. Dia berharap, reformasi fiskal yang dilakukan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat.(cnn/mel)