Pangkalan Kerinci (riaumandiri.co) - Data jumlah penduduk miskin di sejumlah instansi di Kabupaten Pelalawan berbeda-beda. Perbedaan data yang dimilik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesejahteraan Sosial (Diskessos), BPS dan Bagian Ekonomi Sekretariat Kantor Bupati membuat bingung pemerintah daerah menetapkan anggaran untuk penduduk miskin.
 

Kebingunan  yang ditimbulkan oleh data yang tidak valid itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Pelalawan, H Abdullah AMd kepada awak media, Selasa (2/8). Menurutnya, jika di Bappeda ada Tim penanggulangan kemiskinan Kabupaten, Diskessos ada berbagai program seperti bedah rumah, Bagian ekonomi ada data penerima Raskin dan Badan Pusat Statistik (BPS) ada data mereka sendiri.

"Mereka ini punya data-data orang miskin sendiri-sendiri dengan kriteria miskin yang berbeda-beda pula. Ini terungkap saat pembahasan LPJ di Dewan beberapa waktu lalu. Seharusnya data satu sama lain harus sinkron. Atau di Bappedanya sebagai Leading sektor karena ada Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten tersebut. Ini sangat berpengaruh kepada upaya Pemkab Pelalawan dalam menekan angka kemiskinan," ujar Abdullah.

Dikatakan Abdullah, memang dari 4 sumber tersebut datanya semuanya berada di 11 koma sekian persen, namun mereka punya data masing-masing. "Jadi jelas orangnya berbeda-beda. Sehingga wajar banyak keluhan dari warga seperti penerima raskin orang yang punya mobil, punya motor atau yang sekiranya tidak masuk dalam kategori penerima raskin tapi tetap menerima. Ini contoh saja, tentu masih banyak permasalahan yang lainnya.

Wajar jika angka 11 persen itu tak beranjak. Makanya kita minta ada evaluasi data seharusnya ada kesinkronan sehingga program pengentasan dan menekan angka kemiskinan dapat cepat teratasi," ucapnya.***