Butuh Rp120 Miliar Rehab Rekon Pesisir Selatan

Butuh Rp120 Miliar Rehab Rekon Pesisir Selatan

Painan (HR)- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat  membutuhkan dana sebanyak Rp120 miliar untuk rehab rekon setelah banjir melanda empat kecamatan di kabupaten itu pada beberapa waktu lalu.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pesisir Selatan, Pri Nurdin di Painan, Sabtu, mengatakan dana tersebut akan dimanfaatkan untuk rehab rekon dan normalisasi sungai serta pembukaan muara sungai yang rawan penyebab terjadi banjir di daerah itu.
Dari dana tersebut, pemerintah akan melakukan kegiatan normalisasi seperti Batang Salido dengan dana sebanyak Rp35 miliar, Batang Painan Rp30 miliar, Batang Lumpo Rp20 miliar, Batang Jalamu  Rp15 miliar dan Batang Bayang Rp20 miliar.
Sungai-sungai tersebut, menjadi prioritas pemkab untuk dinormalisasi karena selama ini, setiap kali terjadi bencana banjir di kabupaten itu penyebabnya selalu luapan alur sungai yang terletak di tiga kecamatan tersebut.
Tidak saja menggenangi pemukiman penduduk, jalan negara serta fasilitas umum, luapan sungai itu juga merusak areal pertanian masyarakat.
Sedangkan untuk pembangunan jembatan gantung dan perbaikan jalan yang rusak akibat banjir di Nagari (Desa Adat) Tambang, Kecamatan IV Jurai, pihaknya telah mengusulkan untuk dilakukan perbaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Provinsi Sumbar.
Pemkab setempat juga mengajukan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan rumah warga yang mengalami rusak berat dan sedang. Untuk rumah rusak berat sebanyak 20 unit dan rusak sedang 10 unit.
 Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Pesisir Selatan, Yusdi Ali Umar mengatakan, alur sungai di kabupaten itu yang mendesak untuk dilakukan normalisasi sesegeranya seperti Batang Salido, Lumpo dan Painan (Kecamatan IV Jurai), Batang Jalamu (Kecamatan Batangkapas) dan Batang Bayang (Bayang).
"Sejumlah titik aliran sungai di beberapa kecamatan di kabupaten ini mengancam pemukiman, jalan serta sarana umum lainnya. Maka itu, diperlukan upaya pengendalian melalui kegiatan normalisasi dan pembukaan muara sungai," ujarnya.
Ia mengatakan, seluruh muara sungai di kawasan bekas banjir bandang yang terjadi selama ini juga membutuhkan pengerukan segera. Karena pada muara sungai tersebut sudah terjadi pendangkalan serta penyempitan yang berdampak terhadap penyebab terjadinya banjir dari luapan air sungai.
"Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mengantisipasi banjir di kabupaten ini yakni melakukan pengerukan muara sungai sebab sejumlah muara sungai telah terjadi pendangkalan dan penyempitan akibat tumpukan tanah dari banjir yang terjadi sebelumnya," sebutnya. (ant/ivi)

 



Berita Lainnya