PEKANBARU (riaumandiri.co)-Memasuki triwulan ke tiga pada tahun ini, Kalangan Anggota DPRD Kota Pekanbaru, meminta agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target yang ditetapkan untuk mengoptimalkan pencapaian.

Artinya kinerja yang dilakukan tidak hanya seremonial saja, namun lebih kepada mengejar ketertinggalan dalam pencapaian target yang ditetapkan, termasuk mengejar kebocoran yang terjadi selama ini.

Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, T Azwendi Fajri, kepada wartawan menyebutkan, tidak ada alasan bagi seluruh SKPD harus mengoptimalkan PAD. Sehingga pencapaian PAD untuk tahun anggaran ini dapat berjalan dengan baik.
"Seperti DISPENDA yang kini di Kepalai oleh Azharisman Rozie ini,

Pencapaian
agar menyusun data base objek-objek pajak. Hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan PAD. Jangan lagi kegitan-kegitan seremonial yang tidak penting, yang pada akhirnya pencapaian Pajak dari objek yang telah ditetapkan tidak mencapai hasil,"tegas T Azwendi Fajri, saat dikoimfirmasi wartawan Kamis (14/7).

Soal pajak, T Azwendi, meminta agar penagihan objek pajak supaya betul-betul dilakukan instansi yang terkait sesuai dengan tupoksi yang diberikan. Selain itu, instansi terkait supaya membuat data yang akurat agar objek pajak yang mau ditagih terperinci dan terkontrol.
"Saya minta semua instansi terkait dapat memenuhi target yang ditentukan, jika ini tidak menemukan hasil maka kita minta walikota melakukan evaluasi kembali terhadap satker yang tidak melaksanakan tugas dengan optimal tadi."katanya.

Politisi Partai Demokrat ini juga berharap agar seluruh instansi tidak boleh bermain-main dalam menggalang PAD tersebut.
"SKPD harus menata sejumlah objek yang dapat menambah sumber PAD. berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Penerimaan itu mencakup, dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain yang pasti berkontribusi untuk daerah, "katanya.

Ia mencontohkan jika saat ini masih banyak kebocoran-kebocoran yang terjadi, seperti halnya dari sektor pajak Air bawah Tanah, Pajak Reklame, pajak parkir, dan lainnya.

"Kalau digali dan dikaji lagi masih banyak kebocoran-kebocoran dari berbagai sektor, maka itu kita minta SKPD untuk membenahi, agar target dari PAD ini dapat tercapai,"imbuhnya (ben)