Jadi Polemik

Dewan Rekomendasi Tunda Pembayaran TPP Pejabat

Dewan Rekomendasi Tunda Pembayaran TPP Pejabat

PANGKALANKERINCI (riaumandiri.co) - Perbedaan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Daerah Pelalawan, menjadi polemik. Hingga akhirnya DPRD mengeluarkan rekomendasi penundaan pembayaran TPP.

"Kami merekomendasikan, TPP dipending dulu selama enam bulan kedepan," kata Ketua DPRD Pelalawan, Nasarudin, saat pimpin rapat antara Komisi I dengan BKD dan Bagian Keuangan Setdakab Pelalawan, Selasa (7/6).

Lanjut dia, TPP akan kembali menggunakan sistem lama, hingga persoalan bisa diselesaikan. "Tadi sudah komunikasi dengan Sekda melalui telepon dan beliau menyetujuinya," ungkap Nasarudin.

Rapat digelar guna menindak lanjuti laporan terkait kenaikan TPP bagi sebagian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sementara disisi lain justru terjadi penurunan.

"Kami miris dengan kondisi sekarang, disaat terjadi krisis anggaran daerah TPP pejabat malah naik," cetus Nasarudin dalam forum, seraya mengatakan jilka dirinya banyak menerima pengaduan soal TPP.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nasarudin SH MH, bersama Anggota Komisi I dan dihadiri oleh Asisten IV Arizal, Kepala BKD Andi Yuliandri dan Kepala Bagian Keuangan Hanafi.(grc/hen)