Medan (riaumandiri.co)-Terkait masih minimnya pengerjaan proyek fisik di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pengamat Anggaran Elfenda Ananda mengatakan hal tersebut akan merugikan masyarakat. Bahkan, Pemprovsu dinilai tidak menyahuti komitmen pemerintahan Jokowi agar serapan anggaran cepat khususnya yang berkaitan dengan pembangunan.

Elfenda meminta Pemprovsu meninggalkan pola-pola lama dimana pembangunan kerap dilakukan di ujung tahun anggaran.
"Kalau merujuk Komitmen pemerintah Pusat, Pemda tentunya harus me nyikapinya dengan cepat juga. Jangan sampai ada keterlambatan dalam proses tahapan pembangunan tersebut karena akan merugikan masyarakat," ujar Elfenda, Kamis (19/5).

Dikatakan Elfenda dengan lambannya pekerjaan fisik Pemprovsu khususnya SKPD terkait harus dapat menjelaskan alasan keterlambatan itu kepada masyarakat.

"Jangan buat masyarakat menduga-duga. Kalaupun ada kendala seperti persoalan teknis, harus disegerakan. Tapi menurut saya ini soal komitmen saja. Makanya kalau keterlambatan ini karena ketidakbecusan pimpinan SKPD terkait ya harus dicari penggantinya," tegasnya.

Menurut Elfenda memang tidak bisa dipungkiri ada proses administratif terkait lelang atau tender. Begitupun hal tersebut akan cepat terselesaikan jika Pemeprovsu benar-benar memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah pusat. Dibeberkan Elfenda, menumpuknya pekerjaan fisik dipenghujung tahun lanjut Elfenda dikuatirkan berdampak negatif terhadap kualitas pembangunan.

"Negatifnya kalau sudah buru-buru biasanya kualitas pekerjaan tidak maksimal. Karena sudah terburu akan memicu praktek suap atau pendahuluan dan macam-macam pelang garan lainnya.

Ketiga proses kontrol juga tidak akan maksimal karena kalau sudah di ujung tahun orang sudah sibuk dengan persoalan pertanggungjawaban," pungkasnya. (ant/ivi)