TAMBANG (riaumandiri.co)-Desa jangan senang dulu karena mendapat anggaran besar dari pusat. Akan tetapi desa harus segera memikirkan realisasi program apa yang akan diterapkan untuk kepentingan masyarakat.

Hal itu disampaikan Dirjen Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi RI Prof DR Ahmad Erani Yustika saat mengunjungi Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi (RTMPE) di Desa Aur Sati, Kecamatan Tambang, Selasa (17/5).

Saat kunjungan, Dirjen didampingi langsung oleh Bupati Kampar H Jefry Noer.
Dalam kesempatan itu Dirjen menjelaskan dari APBN tahun 2015 yang lalu setiap desa mendapat dana sebesar Rp260 juta dengan tiga tahap pencairan. Sementara untuk tahun 2016 ini naik 25%, maka setiap desa akan mendapatkan dana skitar Rp600 juta per desanya. Sedangkan untuk tahun 2017 anggaran yang diterima desa akan naik menjadi Rp1 miliar per desanya.

Lebih lanjut ungkap Dirjen, dana desa boleh diberikan untuk masyarakat harus melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), selain melalui BUMDes juga sebelumnya harus melalui musyawarah desa atas apa program yang akan dibuat. "Kita sudah lihat bahwa di Kampar sudah jelas program yang diutamakan untuk masyarakatnya yakni program Rumah Tamgga Madiri Pangan dan Energi (RTMPE)," ujarnya.

Lebih jelas, terang Dirjen dalam BUMDes dana bisa untuk mengolah industri barang dan jasa yang ada di desa, baik wisata, pelayanan sosial serta pelatihan dalam kemajuan perekonomian masyarakat termasuk RTMPE. Karena BUMDes bukan semata-mata untuk mendapatkan laba, tetapi BUMDes untuk kepentingan sosial masyarakat.

Sementara itu Bupati Kampar H Jefry Noer,SH menekannkan langsung kepada para kepala desa agar dalam waktu 2 bulan harus sudah siap membetuk BUMDes, untuk sementara dana BUMDes tersebut bisa diperoleh melalui Bank Riau Kepri dan BPR Sarimadu.

Akan tetapi sebelumnya setiap desa harus mesti mengerti dulu apa itu BUMDes, karena melalui Bumdes semua kegiatan yang ada di desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan bisa dikelola melalui bumdes.(adv/humas)