SIAK HULU (riaumandiri.co)-Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat dengan usaha-usaha yang ada di desa memiliki peran yang penting dalam pergerakan ekonomi masyarakat di desa.

Oleh sebab itu seluruh BUMDes yang ada di Kabupaten Kampar kiranya ditingkatkan dan dihidupkan dalam pergerakan usaha-usaha desa dengan berbagai potensi yang sangat banyak di desa.

"Dari sekian banyak BUMDes yang ada yang betul-betul bergerak hanya beberapa saja, yang lain hanya di atas kertas. Oleh sebab itu harus diverifikasi lagi, mana yang sudah bagus, kurang bagus maupun yang jalan di tempat, jangan hanya gaungnya saja yang besar, namun di dalam keropos," kata Bupati Kampar Jefry Noer saat mengadakan rapat dengan sejumlah BUMDes, kepala desa dan pengelola UED di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Sabtu (14/5).

"Jadi, semua BuMDes, koperasi dan UED mempunyai banyak tolok ukur dalam menilai keberhasilannya. BUMDes, koperasi dan UED-SP jangan hanya berjalan di atas kertas mungkin sudah beruntung namun pada hakikatnya pola-pola yang dilakukan dalam proses BUMBDes merugi," beber Jefry Noer.

Sekarang, lanjutnya ba nyak dari BUMDes yang tidak terfokus yang berjalan tidak sesuai  dengan AD/ART-nya. "Harus ada komitemn pengurus apakah akan memilih bisinis oriented atau sosial oriented, harus jelas jangan ragu-ragu, sehingga apa yang akan dilakukan akan terfokus," kata Jefry, didampingi oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Surya Budhi, Kadis Koperasi Hery Afrizon, Kadis Pertanian Hendry Dunan, Kepala Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Kampar Aliman Makmur dan instansi terkait serta para Camat dan Kepala Desa.

"Paham keberadaan apa itu BUMDes, seolah-olah usahanya hanya simpan pinjam saja, seolah berdiri sendiri tidak ada kontrol, yang lebih parah lagi BUMDes dikuasai oleh kepala desa. Padahal BUMDes itu adalah milik desa yang dapat melakukan usaha apa saja, ada badan kontrolnya, dan kepala desa tidak boleh semena-mena," tambahnya lagi.

Inilah yang harus dipahami ungkap Bupati, banyak BUMDes yang macet karena tidak memahami apa yang harus dilakukan dalam pengelolaan BUMDes, banyak Simpan Pinjam yang macet karena tidak bagusnya manajemen Bumdes, UED SP  dan Koperasi."Kita harus berhati-hati dalam pengelolaan iuran anggota dan masyarakat, karena banyak yang terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Bumdes dan Koperasi, ini sudah banyak yang terkait dengan pidana," tambah Bupati Kampar.

Oleh sebab itu terhadap permaslahan agar dapat disikapi dan dan ditindaklanjuti agar BUMDes dan koperasi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Bupati Kampar   beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan Bumdes dan Koperasi diantaranya adalah Kredit macet, pengeluaran besar dan lain sebagainya.(adv/humas)