PEKANBARU (riaumandiri.co)-Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Riau, Dwi Agus Sumarno, mengakui realisasi anggaran yang ada di dinasnya masih rendah, karena tingkat realisasinya baru memasuki angka 3,5 persen. Kondisi itu terjadi, karena ada sebesar Rp480 miliar yang tidak bisa jalan alias mandek.

Menurutnya, anggaran sebesar Rp480 miliar tersebut tidak bisa dijalankan, karena tidak sesuai dengan tupoksi dan wewenang pihaknya.

Rp486 MSebab, kegiatan yang tercantum dalam anggaran itu merupakan kewenangan kabupaten/kota serta pemerintah pusat.

Sementara total anggaran yang masuk dalam APBD Riau 2016 di instansi mencapai Rp865 miliar. Sehingga dinas ini termasuk salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki anggaran besar.

"Saya tidak bisa menjalankan anggaran sebesar itu, mau bagaimana lagi. Sesuai dengan temuan dari BPK, anggaran itu tidak menjadi kewenangan kami, kalau dijalankan nanti melanggar hukum bisa kena kami nanti," ujarnya, akhir pekan kemarin.

Dijelaskan Dwi, anggaran tersebut masuk pada APBD Perubahan 2015 dan masuk kembali di APBD murni 2016. Anggaran itu antara lain ditujukan untuk pembangunan sarana infrastruktur serta air minum di pedesaan.

"Yang boleh kami kerjakan itu infrastruktur di kawasan bina politan, kawasan perbatasan, agro politan cepat tumbuh, kawasan kumuh di perkotaan, itu yang boleh dikerjakan.

Sedangkan anggaran Rp485 itu tidak ada satu pun yang masuk sesuai kewenangan kita. Kalau pun akan digunakan harus dirubah nomenklaturnya, nanti di APBD Perubahan," tambahnya.

Lebih lanjut, Dwi menjelaskan, untuk pekerjaan sumber daya air yang tak bisa dilakukan pihaknya mencapai Rp105 miliar, untuk irigasi dan pengendalian banjir untuk daerah aliran Sungai Siak, Sungai Kampar dan sungai Indragiri, sebesar Rp168 miliar.

Termasuk untuk pembangunan rumah layak huni (RLH) yang sudah direncanakan juga tidak bisa dikerjakan. Anggaran mencapai Rp140 miliar.

"Jadi kami akan menyiapkan semuanya di APBD Perubahan agar anggaran itu bisa digunakan dengan mengubah nomenklaturnya. Dan di tahun 2017 semuanya sudah clear," tambahnya.

Ditambahkan Dwi, jika nanti dirinya diminta untuk menjelaskan mengapa realisasinya rendah, maka ia meminta agar dalam perhitungan realisasinya diambil dari sisa anggaran yang bisa dijalankan, yakni sebesar Rp365 miliar.

Saat ini serapan anggaran di dinasnya sudah mencapai Rp100 miliar lebih, termasuk lelang yang sudah jalan.

"Kalau dihitung dari sisa anggaran kami yang ada saya rasa sudah tinggi serapan kami. Harus dihitung dari sisa anggaran kami yang ada, dan saya akan menjelaskannya jika saya diminta untuk pertanggungjawaban realisasi," tambahnya.

Dipanggil Satu Per Satu Sementara itu, Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman, pada hari ini (Senin, 16/5) bakal memanggil satu persatu kepala SKPD, untuk ditanya langsung terkait realisasi anggaran di instansi masing-masing.

"Kita panggil satu persatu, kita buat seperti task force, apa masalahnya kok masih tidak selesai-selesai masalah realisasi ini," ujarnya.

Ditegaskan Plt Gubri, tidak ada alasan bagi kepala SKPD untuk tidak bisa menjelaskan kenapa lamban dalam menjalankan APBD. Termasuk alasan masih adanya kekosongan pejabat eselon III dan IV di beberapa SKPD.

"Aah itukan alasan mereka aja, kalau kosong kan bisa di-Plt-kan, bukan alasan itu. Sekarang malahan baru saya lihat mereka baru memperhatikan ke bawah. Selama ini sibuk yang lain tak fokus, itu yang saya lihat kalau ia kenapa tidak dari pertama disampaikan. Tak pernah ngecek, terima beres saja," tegas Plt Gubri.

Sampai saat ini, realisasi APBD Riau memasuki triwulan kedua pada bulan April, baru mencapai 9,31 persen. Pada triwulan kedua ini Plt Gubri menargetkan realisasi mencapai 35 persen. (nur)