TEMBILAHAN (riaumandiri.co) - Pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hilir saat ini mengalami dilema, akibatnya pemerintah daerah harus berhati-hati dalam menyerap aspirasi masyarakat agar tidak berurusan dengan hukum.

Hal tersebut dilontarkan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil)  Rosman Malomo, dalam sambutannya di kegiatan keagamaan Isra Mikraj di Surau Nurul Ikhsan, Dusun Teladan Parit 3, Kota Baru Kecamatan Keritang, Sabtu (7/5).

"Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, khususnya  jalan menghadapi dilema yang sangat besar, dimana saat ini Pemerintah ekstra hati-hati dalam merespon keinginan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan," sebut Rosman Malomo dihadapan jamaah yang hadir.

Karena menurutnya, apabila salah merespon yang diinginkan masyarakat dalam pembangunan, maka bisa berakibat fatal yang akhirnya harus berurusan dengan hukum.

"Karena itu perlu perencanaan yang matang, yang diawali dari desa dimana sistem pembangunan kita sekarang sudah berbentuk button up, yaitu dari bawah ke atas yang dimulai dari musyawarah desa dan seterusnya sampai ke tingkat nasional," jelasnya.

Lanjut Wabup, apalagi dalam pelaksanaannya juga diawasi dari berbagai lembaga terkait. Pada kegiatan keagamaan tersebut, turut dihadiri kepala desa, alim ulama dan seluruh masyarakat Dusun Telada Parit 3, dan menghadirkan penceramah Ustad Muhammad Hasan Palawa. (adv/hms)