JAKARTA (riaumandiri.co)-Setya Novanto diketahui sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar terkaya, dibanding tujuh calon lainnya. Dari pengumuman yang disampaikan Steering Comittee Munaslub Partai Golkar, kekayaan mantan Ketua DPR RI itu mencapai Rp114 miliar dan US$ 49.150.

Hal itu terungkap dalam jumpa pers yang digelar SC Munaslub Partai Golkar di Kantor DPP Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/5).
Dikatakan, Ketua SC Munaslub Partai Golkar, Nurdin Halid, hingga tadi malam, pihaknya baru mengumumkan kekayaan enam orang calon Ketum Partai Golkar yang lolos tahap verifikasi setelah membayar iuran sebesar Rp1 miliar. (selengkapnya lihat tabel, red).

"Enam bakal calon sudah dinyatakan lolos secara administrasi dan bisa mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya, pengambilan nomor urut, sosialisasi dan debat sepanjang proses menuju Munaslub, tidak ada pelanggaran kode etik," terangnya.

Dalam kesempatan itu, Nurdin juga mengungkapkan, ada dua calon ketum lainnya yang belum menyetorkan iuran yakni Indra Bambang Utoyo dan Syahrul Yasin Limpo. Mereka  masih ditunggu hingga hari ini (7/5) pukul 12.00 WIB.
Nurdin Halid memastikan, harta kekayaan para calon ketum Golkar yang diumumkan

sudah sesuai dengan laporan yang diberikan ke KPK. Para calon yang berstatus penyelenggara negara menyerahkan bukti kopian pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

"Itu ada bukti laporan kekayaan ke KPK. Jadi ada lampiran kopian laporan LHKPN yang dikasih ke panitia," terangnya.

Ditambahkannya, tim verifikasi juga melakukan klarifikasi atas laporan kekayaan yang diberikan. Namun klarifikasi dilakukan hanya kepada tim sukses, tidak lagi mengecek ke KPK. "Kita klarifikasi ke Timses, tidak lagi ke KPK karena ada bukti kopian LHKPN dan tanda terima dari pihak KPK saat melaporkan LHKPN," sambungnya.

"Ini menandakan bahwa Golkar termasuk caketum pejabat negara taat azas karena itu ada laporan LHKPN," sambung Nurdin.

Pengumuman harta kekayaan para caketum dilakukan sebagai bentuk transparansi Partai Golkar. Dengan diumumkannya kekayaan, maka kader Golkar menunjukkan ketaatan terhadap aturan sehingga modal baik ini bisa memastikan perjalanan Munaslub juga berjalan transparan.

Rp45 Miliar
Menurut Nurdin, total anggaran untuk penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar kali ini adalah sebesar Rp45 miliar. "Rp45 miliar itu total, termasuk biaya kampanye, debat dan sebagainya," terangnya.

Meski demikian, Nurdin memastikan bahwa total anggaran itu tidak untuk pembiayaan akomodasi peserta Munaslub. "Di dalamnya tidak ada lagi uang saku, tidak ada lagi uang transport peserta Munaslub," ujar Nurdin.

Uang saku, akomodasi dan transportasi para peserta Munaslub dibebankan kepada para peserta sendiri. Baik dari kepengurusan tingkat kabupaten, kota hingga provinsi.

Angka Rp45 miliar itu lebih kecil dibanding perkiraan sebelumnya, yakni sekitar Rp47 miliar. Dalam rapat sebelumnya, peserta masih diberi uang transport sesuai kondisi daerah. Jika peserta diberi uang saku, biaya Munaslub membengkak hingga Rp 66,9 miliar.

Tak Masalah Dicoret
Sementara itu, Syahrul Yasin Limpo yang dikonfirmasi tadi malam, mengaku masih masih enggan membayarkan iuran tersebut.

"Selain komitmen untuk tidak pakai politik uang, sudah ada peringatan dari KPK, sebagai pejabat negara Syahrul tidak mau mengambil risiko menyetor. Peringatan KPK itu tidak perlu ditafsirkan lain-lain lagi," ujar Roem, yang menjabat Ketua Harian DPD I Golkar Sulawesi Selatan.

Syahrul sendiri hingga saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Selain Syahrul juga masih ada Indra Bambang Utoyo yang enggan membayarkan iuran tersebut.

Menurut Roem, terkait syarat penyetoran iuran Rp 1 miliar tersebut, Syahrul dan timnya menyerahkan sepenuhnya kepada panitia Munaslub untuk memutuskan kelanjutan tahapan pencalonan Syahrul sebagai kandidat Ketua Umum Golkar.

"Kalau panitia Munaslub menggugurkan Syahrul, ya mau diapakan lagi. Tujuan akhir yang ingin kita capai adalah pembaharuan dan persatuan kader-kader Golkar," pungkas Roem.


Sementara itu, anggota tim sukses Ade Komaruddin, Bambang Soesatyo, mengaku pihaknya terpaksa menyerahkan uang pendaftaran caketum sebesar Rp1 miliar tersebut.

"Awalnya kami keberatan karena kami sudah dengar bahwa KPK melarang dan menganjurkan agar uang pendaftaran atau uang mahar bagi caketum Rp1 miliar itu ditiadakan," ujarnya.

"Namun jujur saja kami 'terpaksa' mengikuti permintaan panitia agar dana Rp1 miliar disetor paling telat hari ini dengan batas waktu jam 12.00 WIB. Jika tidak setor akan dicoret dan dianggap mengundurkan diri," sambungnya.

Ketua Komisi III DPR ini heran panitia Munaslub memaksakan aturan main tersebut. Hal ini adalah kemunduran bagi Golkar.

"Prihatin dan menyedihkan memang. Sebab baru kali ini sepanjang sejarah Golkar dan partai di Indonesia ada persyaratan seperti itu. Saya tidak bisa membayangkan jika hal itu nanti kemudian menjalar ke tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga tingkat desa. Seharusnya Golkar sebagai partai tertua memberikan contoh pembelajaran politik yang baik. Bukan sebaliknya," pungkasnya. (bbs, dtc, kom, ral, sis)