BAGANSIAPIAPI(riaumandiri.co)-Menjelang Pilkades serentak 17 Juli mendatang, Pemkab Rokan Hilir menggelar sosialisasi. Peserta terdiri dari Camat, Tim Monitoring dan Panitia Pengawas Pilkades, khususnya di daerah pemilihan.

"Kita menginginkan Pilkades serentak di 64 Kepenghuluan, 17 Juli mendatang terselenggara dengan baik, lancar dan tertib tanpa adanya sengketa. Namun, seandainya ada masalah,
Maka Panwas tiap Kepenghuluanlah yang nantinya menerima laporan, serta menyelesaikanya.

 Namun bila tidak bisa menyelesaikanya,maka Panwas harus menyerahkan masalah ini ke Tim Monitoring Kecamatan masing-masing," kata Asisten I, Bidang Pemerintahan, Setdakab Rohil, HM Rusli Sarif, Rabu (27/4), di Bagansiapiapi.

Dilanjutkan, seandainya Tim Monitoring Kecamatan tidak juga dapat menyelesaikan masalah yang sudah dilaporkan tersebut, maka selanjutnya bisa dilaporkan ke Tim Monitoring Kabupaten dan hasilnya akan langsung diserahkan ke bupati.

"Tim Monitoing ini sifatnya hanya dilibatkan bila pelaksanaan Pilkades menemukan sengketa.

 Panwas sebenarnya bisa menjadi eksekutor dalam penyelesaian masalah Pilkades.
Namun bila tak bisa menyelesaikan masalah itu, maka diserahkan ke Tim Monitoring," jelasnya lagi.

Terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT), dirinya mengaku, DPT ini baru dinyatakan sah setelah ada berita acara pengesahan yang ditandatangani langsung oleh para panitia induk dan para calon daerah pemilihan masing-masing. Sebelum berita acara ini dibuat dan diteken, maka DPT itu belum bisa dianggap sah.

"Bagi warga yang namanya terdaftar di DPT yang sudah ditandatangani, maka mereka berhak melakukan pemilihan di TPS. Namun, perlu diingat walaupun seseorang itu warga setempat datang dengan membawa KTP, tetapi namanya ternyata tidak terdaftar di DPT, maka tidak boleh ikut pemilihan.

Agar masyarakat tidak keliru dan salah mengartikan hal tersebut, Pemkab Rokan Hilir akan membuat surat edaran dan akan menyebarkannya di setiap Kepenghuluan yang mengikuti Pilkades," pungkasnya. (adv/hms)