TEMBILAHAN (riaumandiri.co)-Belum terdatanya seluruh masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai langkah upaya penyaluran bantuan yang tepat sasaran, anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah meminta unsur terkait saling bekerjasama melakukan pendataan secepatnya.

Menurut Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) Herwanisitas, data itu akan sangat diperlukan dalam penyaluran program bantuan, baik dari pemerintah Pusat, provinsi maupun kabupaten.

"Seperti program bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP), BPJS yang menjadi program pemerintah Pusat dalam bidang pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu," sebut Herwanisitas, Senin (25/4).

Dijelaskan, apabila data masyarakat miskin tersebut tidak dimiliki
pemerintah daerah, ini akan berdampak pada penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran bagi mereka yang membutuhkan. "Apabila tidak terdata mereka (masyarakat miskin, red) tidak akan menerima bantuan yang diperuntukan bagi mereka tersebut," jelasnya.

Dari 125 ribu lebih masyarakat miskin yang ada, baru sekitar 80 ribuan yang terdata. Hal ini disebabkan masih ada sebagian kecamatan di Kabupaten Inhil yang memiliki data masyarakat kemiskinan yang belum valid. "Karena itu saya harapkan kepada unsur terkait, seperti camat, Kades, dan SKPD yang menangani persoalan ini agar saling bekerjasama dalam melakukan pendataan," harapnya. (dan)