PEKANBARU (riaumandiri.co)-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Riau akan membahas soal pembinaan dana bansos dan hibah kepada sejumlah organisasi massa dan lembaga swadaya masyarakat. Pertemuan diagendakan 25-26 April mendatang.

Menurut Kepala Kesbanspol H Ardi Basuki di ruang kerjanya, Kamis (21/4), acara yang diselenggarakan nantinya dirasakan sangat penting, karena ini menyangkut penggunaan dana APBD yang dinilai sangat rawan dalam pelaksanaannya.

Persoalan tidak cairnya  anggaran bansor dan hibah yang diusulkan sejumlah LSM maupun ormas, hal ini dikarenakan masih ditemukannya persoalan mekanisme perizinan yang dimiliki yang diusulkan masyarakat kepada pemerintah daerah.

Sehingga selama ini banyak anggaran bansos dan hibah yang tidak cair."Pertemuan ini nantinya akan menjelaskan tata cara pemberian bansos dan hibah yang akan disampaikan Kesbangpol
sejumlah pembicara yang telah ditentukan panitia acara. Pembicara juga akan menyampaikan tata cara penyampaian dan tata cara pencairan," jelasnya.

Ketika ditanya seberapa penting sosialisasi pembinaan nanti, menurut Ardi Basuki, ini sangat penting karena bila dalam perjalanan tidak sesuai atau menyimpang ini akan merembet kepada persoalan lain. Tentunya, ujung-ujungnya akan berurusan dengan aparat hukum.

Selain itu, akan bisa dilihat sejauh mana peran pemerintah dalam mengayomi sejumlah ormas dan LSM selama ini. Memang diakui, dari sekian banyak keberadaan ormas saat ini ada juga yang menyimpang. Meski telah ditemukan penyimpangan, namun dalam tidak bisa membubarkan ormas yang bermasalah tersebut sesuai  undang-undang yang ada saat ini.

Akan tetapi, meski Uu tidak membahas soal pembubaran terhadap Ormas/LSM yang bermasalah bukan berarti pengurusnya juga tidak bisa disentuh. Justru aparat hukum bisa melakukan proses terhadap oknum yang ada dalam kepengurusan ormas/LSM tersebut.(dar)