PEKANBARU (riaumandiri.co)-Sikap plin plan yang ditunjukkan Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo, menjadi bahan pembicaraan dan hujatan rakyat Rohul dan Riau pada umumnya.

Bagaimana tidak, setelah dirinya memutuskan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Rohul dilaksanakan 19 April 2016, tapi tiba-tiba ia menundanya. Padahal ribuan warga Rohul sudah tiba di tempat pelantikan yakni di gedung DPRD Riau.
“Alasan Mendagri melakukan penundaan ini terlalu sepele. Di saat injury time pelantikan, ia (Mendagri).

membatalkannya. Sementara ribuan masyarakat sudah tahu akan ada pelantikan hari ini. Undangan sudah disebarkan tapi tiba-tiba dibatalkan. Sehingga timbul pertanyaan, ada apa dengan Mendagri,” kesal Iwan Oje, tokoh Pemuda Rokan Hulu, Selasa (19/4).

Sepengetahuan Iwan Oje, alasan sepele Mendagri melakukan penundaan pelantikan Bupati Rohul, Suparman dan Wakil Bupati Rohul Sukiman, hanya mengenai konsultasi dengan penegak hukum.  “Nah, kalau beliau salah diproseslah secara hukum, jangan kami di obok-obok dengan pelantikan ini. Karena Rokan Hulu saat ini APBD belum disahkan. Sehingga bila pelantikan ini ditunda bisa saja mengancam jalannya pengesahaan APBD 2016,” tegasnya.

Untuk itu, sebagai tokoh pemuda Rohul, Iwan mendesak Mendagri, segera melakukan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Rohul terpilih . Jika tidak, maka hal ini bisa saja menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

"Jauh-jauh warga dari Rohul, ada yang berangkat malam, subuh dan pagi hari untuk menyaksikan pelantikan malah seenaknya ditunda oleh Mendagri,” kesalnya.

Hal senada juga disampaikan Zulyadaini, tokoh masyarakat Rohul, asal Kepenuhan, mendesak Mendagri segera melaksanakan pelantikan sesuai SK yang telah diterbitkan. Karena menurutnya alasan lain Mendagri dalam penundaan pelantikan tersebut hanya karena Plt Gubri belum defenitif. “Jika soal belum definifnya Gubri penundaan tersebut, kabupaten/kota lainnya juga telah dilantik sebelumnya,” herannya.

Kekecewaan mendalam juga dirasakan masyarakat Rohul lainnya, Sarkawi. Sebagai warga yang datang jauh-jauh dari Rohul hanya untuk menghadiri pelantikan Bupatinya, meminta Mendagri, ia terlihat kecewa. Ia meminta supaya Mendagri menjelaskan secara transparan tentang kronologi penundaan pelantikan. Kemudian, informasi atau kebijakan yang disampaikan, jangan via telpon atau lainya. Agar kebijakan yang disampaikan bisa dicerna dan dipahami masyarakat.

“Kepada Mendagri, kami meminta supaya menjelaskan secara gamblang tentang kronologi penundaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Rohul. Informasi yang disampaikan jangan melalui telpon tapi disampaikan langsung kepada rakyat, agar masyarakat dapat memahami secara jelas dan tidak bingung dengan informasi yang disampaikan,” ujar Sarkawi.

Menindaklanjuti kekecewaan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu saat ini, Pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Zulkarnain, menyebutkan sesuai hasil koordinasi bersama DPRD Rohul dan DPRD Provinsi Riau, Rabu (20/4) akan menemui Mendagri, untuk mempertanyakan kebijakannya menunda pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Rohul, yang telah ditetapkan pada 19 April 2016.

“Pelantikan itu tetap dilaksanakan. Sesuai rencana, DPRD Rohul dan DPRD Provinsi Riau akan akan bertolak ke Jakarta hari ini untuk menemui Mendagri, agar segera dilakukan pelantikan. Karena penundaan pelantikan hari ini sangat melukai hati rakyat,” tegas Zulkarnain.***