JAKARTA (riaumandiri.co)-Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar, sejauh ini sudah dua kali mengalami penundaan. Awalnya, ajang tersebut dijadwalkan akan digelar pada 7 Mei mendatang. Rupanya Golkar ingin Munaslubnya dihadiri oleh Presiden Jokowi.
 
Ketika dikonfirmasi terkait hal itu, Ketua Umum Golkar Munas Riau, Aburizal Bakrie, tidak memberikan jawaban pasti.

"Tadinya ditetapkan tanggal 17 Mei. Ternyata bertepatan dengan Selasa Pahing. Katanya Selasa Pahing nggak baik,

Munaslub
" kata Aburizal Bakrie saat memberikan sambutan di acara Musda IX DPD Partai Golkar Jawa Timur, di Hotel Singgasana, Surabaya, Minggu (17/4).

Panitia Munaslub kemudian memilih waktu pelaksanaan antara tanggal 25 atau 27 Mei 2016. 25 Mei diyakini hari yang baik untuk Munaslub Golkar.

"Bagusan Rabu Legi, kata orang harinya baik. Sudah dingin, sejuk dan manis. Mudah-mudahan Partai Golkar semakin sejuk dan makin manis," tuturnya.

Sementara itu Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo saat dikonfirmasi menuturkan penundaan ini lebih disebabkan mencocokkan dengan jadwal Presiden Jokowi. Munas yang sedianya ditetapkan 17 Mei ditunda karena Presiden Jokowi pada saat tersebut tengah kunjungan kerja ke luar negeri.

"Ditunda karena Presiden tidak bisa hadir sedang di luar negeri. Jadi kita menyesuaikan jadwal Presiden karena kita berharap Presiden hadir," kata Bambang saat dikonfirmasi terpisah.

Sampai saat ini memang Menkumham belum menerbitkan SK sebagai dasar dilaksanakan Munaslub Golkar. Tanpa SK itu, tentu saja Munaslub Golkar bakal mundur terus. Tak heran Golkar menyesuaikan jadwal agar Presiden bisa hadir di Munaslub. Sebab, dengan kepastian kehadiran Presiden, sama saja seperti kepastian dikeluarkannya dasar hukum Munaslub tersebut yakni SK Menkumham.

SK Menkumham memang jadi faktor penentu di Munaslub Golkar. Utamanya menyangkut kepesertaan yang sampai kini belum clear juga. Kini SC Munaslub Golkar berharap dengan penyesuaian jadwal ini maka Menkumham dapat segera menerbitkan SK untuk dasar Munaslub.

"Kalau enggak keluar (SK Menkumham), ya enggak ada Munas dong, karena legal standingnya apa? Ya kita tunggu. Insya Allah kita yakin keluar (SK), karena soal teknis saja. Mudah-mudahan Senin atau Rabu besok sudah dikirim oleh pak menteri," kata Ketua SC Munaslub Golkar, Nurdin Halid.

Diwajibkan Nyumbang
Dalam kesempatan itu, Nurdin Halid juga mengatakan, pihaknya mewajibkan calon ketua umum (caketum) Partai Golkar menyumbang untuk biaya penyelenggaraan.
"Filosofinya adalah untuk menciptakan pagar, agar supaya calon ketua umum tidak melakukan money politics, tidak transaksional yang cenderung tipu-menipu,"  ujarnya.

Ketika ditanya berapa anggaran yang dibutuhkan untuk Munaslub, mantan Ketua Umum PSSI ini, mengaku hali itu masih dibicarakan. "Nanti OC menyusun berapa kebutuhan, nanti dilaporkan di rapat pleno DPP," ujarnya.

Nurdin menampik besarnya uang sumbangan itu mencapai Rp20 miliar per caketum. "Siapa bilang wajib. Nggak benar itu," bantahnya.

Ia menegaskan, dari panitia belum ada membicarakan soal iuran tersebut. Katanya, masih pembiayaan masih dikoordinasikan oleh panitia. "Nggak ada itu (iuran caketum Rp20 M). Itu dikembangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab," tegas Nurdin.

Nurdin mengatakan, Munaslub PG diharapkan bersih dari praktek money politics. Jika ada (caketum) yang menggunakan cara politik uang, maka didiskualifikasi. (dtc, ral, sis)
 
"Kalau ada yang money politics, didiskualifikasi," tandasnya.