BAGANSIAPIAPI  (riaumandiri.co)-Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap 25 tenaga honorer petugas kebersihan yang mengantongi SK Kantor.

Pemutusan itu, mendapat reaksi sejumlah karyawan yang berupaya menjumpai pejabat Dispora untuk meminta klarifikasi terkait pemberhentian itu.

Menurut keterangan karyawan honorer petugas kebersihan yang namanya tidak ingin disebutkan, PHK itu terjadi pada Sabtu (9/4/2016). Selama menjadi tenaga kebersihan, tugas mereka membersihkan seluruh area lokasi gedung olahraga di Batu Enam.

Tiada hujan dan angin, secara tiba tiba mereka mendengar keputusan pengawas Dispora bahwa sebanyak 25 tenaga honorer akan dirumahkan. Mendengar informasi itu, mereka meninggalkan pekerjaannya dan lantas bergegas menuju kantor Dispora. Namun sayangnya, 25 honorer yang termasuk dalam daftar PHKA, tidak berhasil menemui Kadispora.

"Kami hanya ingin menanyakan alasan diberhentikan. Kalau masalah kehadiran, boleh cek sendiri di absen," ucap wanita paroh baya itu. Mereka menduga, PHK erat kaitannya dengan adanya pelamar baru yang sudah mendaftar dan diiming-iming sejumlah uang. Akhirnya, mereka yang jadi korban dengan dalih jarang datang bekerja.

Menyikapi apa yang disampaikan bekas karyawannya, Kadispora Drs Zulkarnain membantah keras semua isu terkait tentang pemberhentian itu.

"Coba pikir, pekerja yang terdaftar di absen namanya tidak sesuai dengan yang ada dilapangan. Saya menduga, mereka sepakat kerjasama dengan orang lain untuk membagi hasil gaji yang diterima," kata Zulkarnain, Jumat (15/4).

Kecurigaan Zulkarnain bertambah ketika melihat salah seorang petugasnya sedang asik berkaraoke di kafe pinggiran sungai Rokan Batu Enam pada saat jam kerja. Sebenarnya, dirinya tidak sampai hati memberhentikan petugas kebersihan terutama yang sudah berumur tua.

Bahkan mereka sudah meminta kebijakan Dispora untuk digantikan dengan adiknya jika mereka diberhentikan. Mengenai besaran gaji yang mereka terima selama ini, pria yang akrab disapa Zul ini mengungkapkan, jika ditambah dengan tunjangan kesehatan, bisa mencapai Rp815 ribu.

"Sebenarnya pemberhentian petugas ini sudah diketahui sejak lama. Kita sudah beri waktu dari bulan Januari kemarin hingga bulan Maret," tutur Zul.(grc)