PEKANBARU (riaumandiri.co)-Asisten I Setdaprov Riau Ahmadsyah Harrofie, mengatakan, sejauh ini Pemprov Riau masih tetap berpegang pada jadwal yang telah ditetapkan, terkait pelantikan Bupati Rokan Hulu terpilih, Suparman.

Pemprov Artinya, Pemprov Riau masih akan tetap menggelar pelantikan pada 19 April mendatang, bersama dengan Bupati Pelalawan terpilih.

Seperti diketahui, rencana pelantikan Suparman sempat menjadi tanda tanya, setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam kasus dugaan suap APBD Riau. Pasalnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat menyatakan pelantikan yang bersangkutan akan ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Namun menurut Ahmadsyah, sejauh ini pihaknya belum ada menerima surat resmi dari Kemendagri, terkait penundaan pelantikan tersebut.

"Belum ada surat resmi penundaan hingga saat ini. Amanat untuk pelantikan sudah diberikan kepada kami dan kami akan menjalankan itu. SK pelantikan sesuai dengan jadwal pelantikan dua daerah Rohul dan Pelalawan," terangnya, Jumat (15/4).

Dijelaskan Ahmadsyah, seluruh persiapan dan syarat lainnya sudah dipegang Pemprov Riau sebagai pelaksana acara pelantikan. Jika tidak ada arahan lain dari Kemendagri, maka pelantikan tetap digelar. Termasuk tempat pelantikan yang akan dilaksanakan di Gedung DPRD Riau.

"SK sudah di tangan kita dan semuanya sudah dipersiapkan, undangan untuk tamu dan persiapan secara tekhnis di lapangan juga sudah dilakukan. Jadi harus digelar pelantikan itu," tambahnya.

Ahmadsyah Harrofie melanjutkan, gladi bersih akan digelar pada sehari sebelum pelantikan, dan dipastikan Suparman juga ikut dalam persiapan tersebut.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Dodi Riatmaji, mengaku hingga saat ini dirinya belum mendapatkan informasi lanjutan soal pembatalan pelantikan Suparman tersebut. "Belum ada lanjutan. Soal pelantikan masih tetap sesuai jadwal," ujarnya.

Masih Diperdebatkan Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo yang dikonfirmasi lagi pada Jumat malam kemarin, mengakui perihal pelantikan Bupati Rohul terpilih masih menjadi perdebatan antara KPU, KPK dan Kemendagri.

"Sampai saat ini belum ada keputusan resmi, karena kami masih sedang proses membahasnya dengan pihak terkait, dalam hal ini KPU dan KPK," terangnya.

Ditambahkannya, perdebatan yang belum tuntas sampai saat ini adalah, masalah posisi Suparman yang masih tersangka. "Status kan masih tersangka, yang bersangkutan belum ditahan, nah ini yang masih menjadi perdebatan kami," tukasnya.

Mendagri juga menambahkan, sebenarnya dengan status Suparman yang masih tersangka, bisa dan sah-sah saja dilantik. Namun masalah etika, sosial dan persoalan kepatutan, masih menjadi pertimbangan.

"Etikanya, masa sudah tersangka dilantik juga, dari soal kepatutan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan yang bersih, ya otomatis tak beretika," tambahnya.

Sebelumnya, hal senada juga dilontarkan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. Menurutnya, bila tetap dilantik, maka akan tampak tidak mengindahkan etika. "Apa kata orang, masa orang sudah tersangka tetap dilantik," ujarnya.

Saut mengatakan, ia akan mendiskusikan hal tersebut dan mendudukan konstruksi persoalannya. Namun ia tak yakin, apakah semua pemangku kepentingan akan sepaham dengan pemikirannya. "Itu menurut saya, keempat pimpinan KPK yang lain pasti berbeda pendapatnya," ujarnya lagi.


Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi Riau sudah menetapkan Gedung DPRD sebagai tempat dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Rohul dan Pelalawan. Dari hasil rapat panitia di Provinsi beberapa waktu lalu akan disediakan tamu sebanyak 1200 tamu.

Dimana tamu Pemprov sebanyak 400 orang, Tamu dari Rohul sebanyak 400 orang dan tamu dari Pelalawan sebanyak 400 orang. Kedua Kepala Daerah ini akan dilantik langsung Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

Sementara tamu sebanyak 1200 itu akan diangkut dari MTQ menggunakan bus, seluruh kenderaan akan diparkir di Purna MTQ, untuk menghindari adanya kemacetan saat pelantikan berlangsung. (nur, grc)