PEKANBARU (riaumandiri.co)-Proyek pengadaan kain sarung Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Badan Kesejateraan Rakyat senilai Rp1,07 miliar banyak dikritik dari berbagai lapisan masyarakat bahkan hingga kalangan legislator. Setelah sempat disorot, pengumuman yang sebelumnya terpampang di website resmi lpse.pekanbaru.go.id, kini mendadak hilang.

Kepala LPSE Kota Pekanbaru, Eka Putra saat dikonfirmasi membenarkan, pengumuman lelang sudah dihapus dari laman website resmi. Namun dia membantah penghapusan pengumuman lelang lantaran banyaknya kritik dan sorotan dari berbagai kalangan masyarakat.

"Bukan karena pemberitaan di media, jadi ini kebetulan saja, tadi pagi kita mendapat surat dari bagian Kesra, Pengumuman jika di Satuan Kerja mereka terjadi rasionalisasi anggaran. Sehingga beberapa program harus dipangkas, termasuk untuk pengadaan kain sarung ini juga terkena dampaknya," jelas Eka, Jumat (8/4), kemarin.

Surat yang dimaksud, kata Eka diakui baru diterima dari Bagian Kesra pada hari Jumat, padahal pengumuman sudah dilakukan selama sepekan. Meski terkesan mendadak, namun pihaknya mengaku sudah mengirimkan surat ke masing-masing satker untuk membuat daftar kegiatan dan belanja serta efisiensi akibat adanya rasionalisasi.

"Surat itu sudah kita kirim ke masing-masing satker tanggal 4 April kemarin untuk ditindaklanjuti, salah satu yang sudah menindaklanjuti bagian kesra. Rasionalisasi dilakukan terhadap anggaran belanja termasuk pengadaan kain sarung, berdasarkan surat itulah pihak LPSE langsung menghapus pengumuman. Jadi sebenarnya apa yang dipikirkan masyarakat juga kita pikirkan," sebutnya.

Eka juga menyebut, pasca pengahapusan pengumuman lelang yang pernah tampil di website resmi LPSE Pekanbaru, pihaknya meminta kepada Bagian Kesra agar kembali menyusun daftar anggaran setelah dilakukan rasionalisasi."Kita minta itu disusun kembali, apa saja yang diprioritaskan,"katanya.

Ditanya berapa besar pengurangan anggaran pengadaan kain sarung akibat dampak rasionalisasi, Eka mengaku jika anggaran pengadaan kain sarung dibagian kesra memang terjadi pengurangan.

"Pengadaan kain sarung tetap dilakukan, hanya saja Satker terkait akan melakukan efisiensi yang semula Rp1 miliar lebih menjadi Rp700-an juta,"katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Setdako Pekanbaru, Idrus, mengaku baru mengirimkan surat ke bagian LPSE, Rabu (7/4), karena diakui baru mendapat surat dari bagian pembangunan. Berisi meminta setiap SKPD  melakukan evaluasi anggaran belanja dan program akibat rasionalisasi 40 persen. Berdasarkan surat itu pihaknya langsung mengirim surat balasan ke bagian LPSE untuk menghapus pengumuman lelang pengadaan kain sarung.

"Jadi bukan dibatalkan, tapi akan kita rasionaliasi, karena berdasarkan surat dari bagian pembangunan itu ada rasionaliasi 40 persen. Semuanya kena, termasuk untuk pengadaan kain sarung itu,"sebutnya.

Saat disinggung kenapa pihaknya tidak melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum proses lelang diumumkan, Idrus mengaku jika proses lelang sudah berjalan sejak dua bulan yang lalu. Sementara kabar terkait adanya rasionalisasi tersebut baru dirinya dapatkan dalam pekan ini.

"Jadi sebelum ada keputusan rasionaliasi itu lelangnya memang sudah diumumkan, lelang itu jauh hari sebelumnya sudah kita usulkan. Sementara keputusan rasionalisasi baru Rabu kemarin dari bagian pembangunan kami jemput suratnya,"katanya.(her).