Padang  (riaumandiri.co)- Bank Indonesia perwakilan Sumatera Barat mencatat angka inflasi di provinsi itu pada Maret 2016 mencapai 0,62 persen atau merupakan yang tertinggi kedua secara nasional setelah Sumatera Utara.

"Tekanan inflasi Sumbar Maret 2016 mulai mengkhawatirkan, angka tersebut relatif tinggi," kata Kepala perwakilan BI Sumbar Puji Atmoko di Padang, Rabu (6/4).

Menurutnya kondisi inflasi Sumbar yang tinggi tersebut masih sejalan dengan mayoritas kondisi provinsi di regional Sumatera yang mengalami inflasi cukup tinggi.

Secara wilayah Kota Padang dan Bukittinggi sama-sama mengalami inflasi namun ada perbedaan yang cukup signifikan, Padang inflasi 0,55 persen sementara Bukittinggi inflasi 1,18 persen, ujar dia.

Ia mengungkapkan, komoditas kelompok pangan bergejolak (volatile food) menjadi sumber utama tingginya tekanan inflasi Sumbar.

Kelompok ini mencatatkan, inflasi bulanan sebesar 2,03 persen, sementara, inflasi kelompok harga barang-barang yang diatur pemerintah (administered price) 0,16 persen dan inflasi inti 0,11 persen, lanjut dia.

"Beras dan cabai merah masih menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar di Padang dan Bukittinggi, diikuti bawang merah," katanya.

Ia mengatakan, perbedaan pola musim tanam di Sumbar disertai curah hujan yang tinggi di beberapa daerah sentra produksi serta terjadinya penjualan komoditas beras Sumbar ke Provinsi Riau menjadi faktor utama terbatasnya pasokan beras.

Sementara itu, mening katnya harga cabai merah dan bawang merah di Kota Padang disebabkan terganggunya pasokan dari sentra produksi di Jawa akibat curah hujan yang tinggi, lanjut dia.

Berbeda dengan Kota Padang yang bergantung pada cabai merah Jawa, kenaikan harga cabai merah di Kota Bukittinggi lebih disebabkan oleh terbatasnya pasokan cabai merah lokal akibat gagal panen dan penjualan sebagian hasil panen cabai merah di sentra cabai lokal Bukittinggi ke Provinsi Riau, lanjut dia.

Sementara Sekretaris Daerah Sumbar Ali Asmar menyampaikan ada empat persoalan yang menjadi pemicu inflasi di daerah itu sehingga pemerintah daerah perlu memperhatikan agar angka inflasi terkendali.

"Pertama soal sistem tata niaga perdagangan, manajemen stok, kondisi infrastruktur dan panjangnya rantai pasokan bahan pangan," kata dia. (ant/ivi)