PEKANBARU (riaumandiri.co)- Memasuki triwulan pertama, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Riau Tahun 2016 baru mencapai 4,48 persen untuk keuangan dan 5,48 persen untuk fisik.

Masperi Yang cukup miris, ada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemprov yang realisasinya baru satu persen. Terkait hal itu, Asisten II Setdaprov Riau, Masperi, mengakui kondisi ini masih jauh dari target untuk triwulan pertama, yakni sebesar 15 persen.

Menurutnya, dengan kekurangan target 15 persen pada realisasi triwulan pertama APBD 2016 ini, maka pada triwulan kedua ini capaian target harus dijustifikasi kembali. Termasuk dengan memasukkan kekurangan yang sebesar 10 persen tersebut.

"Nanti setiap bulannya harus didorong. Yang biasanya lima persen dinaikkan menjadi 8,5 persen. Bagaimana meningkatkannya. tentu melalui lelang yang sudah masuk dan akan dijalankan," ujar Masperi, Selasa (5/4).

Dijelaskan  Masperi, rendahnya realisasi APBD pada triwulan pertama ini disebabkan belum berjalannya secara keseluruhan proses lelang yang ada pada SKPD. Selain itu keterlambatan memasukan Rencana Umum Pelelangan (RUP) juga menjadi salah satu penyebabnya.

"Jadi yang sudah masuk di lelang itu paketnya itu sebesar Rp3,5 triliun. Jadi masih ada Rp2 triliun lagi yang belum masuk RUP-nya, dan inilah yang dievaluasi," ungkap Masperi.

Selain itu, jelas Masperi, ada paket di masing-masing satker yang tidak memasukkan perjalan dinas dalam paketnya, yang seyogyanya harus masuk. Hanya saja dalam posting pembelanjaanya berbeda.

"Semestinya harus dimasukkan, dalam belanja modalnya, walaupun itu perjalanan dinas non modal," kata Masperi.

Disinggung mengenai SKPD mana saja yang realisasinya rendah pada triwulan pertama, Masperi mengatakan, ada pada SKPD yang anggarannya besar. Dan ada juga SKPD yang anggarannya kecil realisasinya tidak mencapai 1 persen. Namun Masperi enggan untuk mengatakan SKPD mana saja.

"Masih ada SKPD yang realisasinya hanya 1 persen, seharusnya triwulan pertama ini 5 persen. Ada juga yang mencapai 9 persen, dan hasil ini disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan evaluasi bagi SKPD," tegasnya.

Masperi mencontohkan Dinas PU Riau, baik di Bina Marga maupun Cipta Karya, yang anggarannya mencapai Rp1,5 triliun. Sejauh ini, realisasi di dinas belum mencapai lima  persen. Namun ia juga mengakui tidak mudah untuk merealisasikan anggaran yang besar.

"Tapi kita juga harus profesional menilainya, ada SKPD yang anggarannya kecil, bagi di Dinas PU bisa untuk 10 SKPD. Tapi kan ada penilaiannya," jelas Masperi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Plt Gubernur Riau, saat ini sedang menjalankan proses evaluasi bagi seluruh SKPD, dan realisasi APBD menjadi catatan penting bagi Plt Gubri untuk mengevaluasinya. Rendahnya realisasi pada tahun 2015 lalu, harus menjadi pelajaran pada tahun 2016 ini. (nur)