Ketua MPR Sentil Pejabat yang Berkhianat
MEDAN (riaumandiri.co)- Ketua MPR Zulkifli Hasan menyosialisasikan 4 pilar bangsa di Medan. Ia berbicara mengenai UUD 1945 dan NKRI kepada ratusan pelajar di lingkungan Ikatan Pelajar Muhammadiyah se-Sumut.
Menurut Zulkifli, inti dari UUD 1945 yakni terletak di sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.
"Dulu, Bung Karno menyatakan, kita tidak mungkin bersatu dan berkumpul tanpa kemerdekaan. Merdeka merupakan gerbang emas yang pada akhirnya keadilan sosial yang tentunya ada tahapan. Merdeka dulu, baru bersatu," kata Zulkifli di hadapan ratusan dan tamu undangan di Hotel Grand Kanaya, Jalan Darusalam, Medan
Selain itu, kata dia, sistem pemerintahan Indonesia di UUD 1945 sudah jelas kedaulatan di tangan rakyat. Artinya, pemimpin harus bisa melayani rakyat dengan baik dan memajukan negara agar lebih maju.
"Intinya kedaulatan di tangan rakyat. Tugas Wali Kota, Gubernur, DPR itu ya cuma satu yaitu melayani rakyat agar jaya dan membuat negara maju seperti negara lainnya. Kalau ada Wali Kota, Gubernur dan DPR yang tak melakukan itu, artinya ia berkhianat kepada rakyat, negara dan janjinya sendiri saat sumpah jabatan," jelas politisi asal PAN ini.
Selain itu, Zulkifli juga menjelaskan bahwa NKRI yang intinya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama meski berbeda agama, suku dan latar belakang.
"Misalnya ada orang Jawa ke Medan mau jadi Walikota ya boleh, tapi urusan nggak dipilihnya itu ya persoalan lain. Jadi, itu nggak ada yang melarang," terangnya.
Dalam kesempatan ini, hadir Walikota Medan Dzulmi Eldin, perwakilan dari Pemprov Sumut dan sejumlah tokoh agama.
Selain melakukan sosialisasi ini, Zulkifli juga menyempatkan ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang terletak di Jalan Denai, Medan. Di sana, ia meninjau observatorium Ilmu Falak dan meresmikan penggunaan lift di gedung itu.(dtc/ara)