PANGKALAN KERINCI (HR)-Anggota Komisi E DPRD Riau melakukan kunjungan kerja ke Kantor PT RAPP di Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Selasa (3/2). Dalam kunjungan ini Dewan menyarankan, agar RAPP bisa meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dalam program bantuan sosial perusahaan atau Corporate Social Responbility kepada masyarakat.

Selain itu, anggota Dewan bersama jajaran perusahaan RAPP juga mendiskusikan mengenai pengelolaan tenaga kerja asing yang berada di lingkungan perusahaan.

"Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau ingin agar laporan CSR perusahaan bisa dilaporkan secara berkala. Bagaimana program CSR perusahaan diterapkan dan seberapa dampak yang ditimbulkan untuk masyarakat disekitarnya,” kata Ketua Komisi E Masnur.

Menurutnya, CSR seharusnya bisa bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di wilayah operasional perusahaan sehingga taraf kehidupan mereka bisa meningkat dan menjadi solusi bagi keduanya jika terjadi konflik dikemudian hari.

“CSR ini kan tujuannya untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Kita CSR dari RAPP ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan sekolah serta mendukung program pemerintah. Jadi perlu ada laporan berkala,” ujar politisi Golkar itu.

Lebih lanjut, Masnur juga meminta laporan data mengenai jumlah tenaga kerja asing yang digunakan serta Izin Mempergunakan Tenaga Asing (IMTA) yang dimiliki oleh perusahaan. Pasalnya, hal itu harus menjadi perhatian bagi semua pihak guna terjaminnya kehidupan tenaga kerja di perusahaan.

"Berapa sebenarnya tenaga kerja asing yang bekerja di RAPP. Sebetulnya pertanyaan ini sudah menjadi pertanyaan umum karena pertanyaan yang sama ini kita lontarkan kepada seluruh perusahaan yang ada di Riau, tidak hanya di RAPP," ungkap Masnur.

Sementara itu, Direktur RAPP, Mulia Nauli, menegaskan RAPP memiliki komitmen yang kuat dalam program CSR. Mulia menyatakan perusahaan telah menyalurkan bantuan sosial perusahaan atau Corporate Social Responbility (CSR) sebesar Rp35 miliar per tahun kepada masyarakat. Program ini disalurkan untuk bantuan sosial perusahaan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang berada  disekitar wilayah operasionalperusahaan.

“Perusahaan selalu berkomitmen untuk program CSR. Kita selalu mengeluarkan anggaran CSR setiap tahunnya dengan total sekitar Rp35 miliar per tahun. Kami akan kirimkan datanya ke komisi E dan Pemkab Pelalawan,” kata Mulia.

Mulia juga memastikan perusahaan telah berpartisipasi aktif dengan pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan CSR kepada masyarakat dan mengapresiasi masukan yang diberikan oleh anggota dewan kepada perusahaan.

“Saya mengucapakan terima kasih kepada komisi E atas masukannya untuk langkah penyaluran dana CSR.  Selama ini RAPP selalu aktif di Musrenbangdes dan Musrenbang Kabupaten dan Provinsi untuk penyaluran program CSR. Kita pro aktif dan bersinergi supaya tidak terjadi tumpang tindih dengan proyek pemerintah," ujar Mulia.

Terkait dengan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA), Mulia menyatakan perusahaan telah mengikuti ketentuan yang berlaku dan mayoritas merupakan para pakar yang sudah berpengalaman selama puluhan tahun.

"Jumlah seluruh karyawan kita ada 5.415 di mana 59 orang diantaranya merupakan tenaga kerja asing. Jadi, jumlahnya masih dibawah satu persen yang didominasi tenaga spesialisasi berpengalaman puluhan tahun," tukasnya.

Hadir juga dalam pertemuan ini Deputi Direktur Rudy Tianda, Stake Holder Relations (SHR) Manager Wan Jakh, Industrial Relations Head Elwan Jumandri, Corporate Communications Manager Djarot Handoko, Wakil Ketua Komisi E Magdalisni, Sekretaris Komisi E Markarius Anwar dan anggota Komisi E Adriyan T Nazlah Khairati, Sugeng Pranoto, Septina Primawati, Ramos, Syafruddin Poti dan Ade Agus Hartanto. Selain itu turut hadir mitra kerja Komisi E, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Riau Suratno.(rls/mel)