PEKANBARU (riaumandiri.co)-Proses assessment yang telah dilakukan Pemprov Riau dalam memilih pejabat pratama atau kepala satuan kerja, tidak jaminan bisa memilih pejabat yang tepat. Pasalnya, hingga saat ini, masih ada kepala satuan kerja yang dinilai tak mengerti dengan tugasnya. Meskipun yang bersangkutan sudah mendapat teguran berupa rapor merah.

Kondisi itu diakui Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, usai acara penyerahan SK kenaikan pangkat Aparatur Masih Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau, Jumat (1/4), di Gedung Daerah.
"Masih ada juga pejabat tinggi pratama yang tidak ngerti dengan tugasnya. Kalau sampai detik ni, juga tidak mampu mamenej dinas atau badannya, tentu ada penilaian sendiri bagi pejabatnya," tegas Plt Gubri.

Terkait hal ini, Plt Gubri mengaku dirinya telah menerima semua masukan dari seluruh kalangan, mulai dari masyarakat, DPRD, termasuk pemberitaan dari wartawan terhadap kinerja dari satuan kerja di lingkungan Pemprov Riau. Masukan tersebut menjadi catatan baginya untuk menilai kinerja bawahannya.

"Mutasi itu pasti ada, namanya kita di suatu pemerintahan, namanya mutasi itu hal yang biasa. Jadi yang kita imbau itu bagai pegawai, di Riau ini adalah masalah Sumber Daya Manusianya, yang harus mempunyai kompetensi yang baik. Apalagi dalam pengelolaan keuangan daerah, harus mempunyai kinerja yang bagus," tegas Plt Gubri lagi.

Tingkatkan Kompetensi
Sementara itu, terkait dengan ASN yang telah menerima SK kenaikan pangkat, Plt Gubri menghimbau agar lebih meningkatkan kompetensi diri masing-masing dan meningkatkan profesional di bidangnya, dalam menjalankan tugas.

Apalagi dengan adanya perubahan undang-undang ASN, yang menyebutkan bahwa ada jalur non karir yang bisa menemmpati posisi tertentu di Pemerintahan. Sehingga akan memberikan kesempatan kepada honorer yang ada di lingkungan Pemerintahan, yang lebih mengerti dalam menjalankan tugas di dinas atau badan, untuk menyalib ASN yang ada.

"PNS yang ada sekarang ini harus bisa meng-upgrade diri. Jangan terlena dengan tugas yang diberikan kepada honorer, jangan lagi memberikan tugas penting kepada honorer. Suatu saat honorer akan menyalipnya, dan ini pasti akan terjadi," ungkap Plt Gubri.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Riau, Asrizal, mengatakan untuk tahap pertama kenaikan pangkat pegawai di lingkungan Pemprov Riau, sebanyak 303 Pegawai yang telah disetujui oleh BKN.

Sebelumnya Pemprov Riau mengajukan sebanyak 707 Pegawai untuk kenaikan pangkat ke BKN. Namun hanya 303 pegawai yang teleh memenuhi persayaratan yang ditetapkan oleh Kementrian. Sedangkan sisanya 404 pegawai lainnya harus menunggu kenaikan pangkat pada bulan Oktober 2016 mendatang.

"Kenaikan pangkat ini menjadi hak dari pegawai, kenaikan pangkat yang diberikan yang memenuhi persyaratan administrasi. Dalam setahun akan ada dua periode kenaikan pangkat, yang belum mendapatkan persetujuan jika memenuhi persyaratan oleh BKN akan diberikan di Oktober nanti," kata Asrizal.

Acara penyerahan SK kenakkan pangkat langsung diserahkan oleh Plt Gubri kepada perwakilan 40 orang Pegawai Pemprov Riau. Hadir juga pada acara tersebut, Asisten II Setdaprov Riau, dan seluruh pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Riau. (nur)