DUMAI (riaumandiri.co) - Kunjungan anggota DPR-RI Fraksi PKS Dapil Riau Khairul Anwar bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Trasmigrasi di Kota Dumai, terungkap fakta baru yang cukup ironis. Yakni, krisis es balok dialami para nelayan yang semestinya hal itu tida k terjadi.

Pasalnya, Pemko Dumai sudah menganggarkan Rp200 juta di APBD 2015 untuk pengadaan mesin pembuat es balok. Hanya saja, para nelayan tetap mengaku masih susah mendapatkannya.

Dalam kunjungan tersebut, kelompok nelayan di Kota Dumai menerima sejumlah paket bantuan berupa alat kesehatan dan keselamatan kerja standar internasional diserahkan langsung anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Riau Khairul Anwar bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Selain itu, para nelayan di Dumai juga mendapatkan bantuan alat K3 dari Fraksi PKS DPRD Dumai, berupa pelampung, jas hujan, helm, kacamata pelindung, sepatu bot, senter, dan sarung tangan.

DPR RI Khairul Anwar menyebutkan, kedatangan ke Dumai dalam rangka kunjungan kerja bersama Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenakertrans RI Robert Pasaribu guna penyerahan bantuan dan mendengarkan aspirasi para nelayan.

"Kunjungan kerja ini untuk menampung dan menyalurkan aspirasi nelayan guna dicarikan solusi bersama pemerintah, dan terutama terkait penyaluran dana sosial kemasyarakatan perusahaan setempat," kata Khairul kepada pers, Ahad (27/3) lalu.

Sementara, Fraksi PKS DPRD Dumai Muhammad Ali menyebutkan, keluhan nelayan soal persediaan produksi es balok akan dipertanyakan ke instansi pemerintah daerah terkait. Yakni, Dinas Peternakan dan Kelautan.

"Kami prihatin dengan keluhan ini, dan akan pertanyakan soal es balok tersebut karena sebelumnya sudah dianggarkan dalam APBD 2015 sebesar Rp200 juta untuk kepentingan produksi," jelasnya.

Dalam dialog bersama DPR RI, nelayan Dumai menyampaikan sejumlah keluhan, seperti tangkapan ikan menurun, persediaan es balok kebutuhan melaut dan dana CSR perusahaan yang beroperasi di pinggir pantai tidak pernah disalurkan.

"Hasil tangkapan terus berkurang dan pasokan es nelayan juga masalah. Lantas kemana hak kami dari dana CSR perusahaan yang banyak beroperasi di pinggir pantai," kata Ketua Kelompok Nelayan Dumai Iskandar.(zul)