RENGAT (riaumandiri.co)-Koordinasi serta sinkronisasi program kegiatan di masing-masing SKPD dan lembaga yang menangani masalah lingkungan hidup,  menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mendukung pembangunan di Inhu.

 Demikian disampaikan Wakil Bupati Inhu Khairizal, saat membuka pelaksanaan Focus Group Discussion Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Aula Bappeda dan Litbang, Rabu (23/3).

Dijelaskan, berdasarkan Undang-undang Nomor 32  tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah wajib melaksanakan KLHS terhadap dokumen perencanaan, termasuk RPJMD guna meminimalisir dampak negatif dari pelaksanaan pembangunan.

Perlu diketahui, lanjutnya, pencemaran lingkungan sebagai akibat meningkatnya kegiatan domestik baik limbah cair dan limbah padat masih menjadi kendala dalam proses pembangunan di Kabupaten Inhu. Dan, sebagai usaha penanganannya proses pengolahan limbah menjadi bahan bermanfaat dinilai perlu terus dilakukan.

Saat ini, Pemkab melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah memiliki alat yang dapat difungsikan untuk mengolah limbah baik cair maupun padat menjadi pupuk.

 Wabup mengimbau, kepada Dinas PU agar dapat bekerjasama dengan dinas terkait, dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) guna mensosialisasikan kepada masyarakat, sehingga pemanfaatannya benar-benar dapat dirasakan langsung, dan memberikan dampak positif dalam mendukung pembangunan.

Dalam kegiatan tersebut, selain dihadiri sejumlah kepala badan, kepala dinas, kepala kantor serta camat, juga menghadirkan dua narasumber yakni Mukhsin dari BLH Riau dan Suwondu, selaku Ketua Tim KLHS RPJMD.

Sementara itu, Kepala BLH Inhu, selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) KLHS M Bayu, mengatakan, sesuai UU 32 tahun 2009, Pemkab wajib menyusun LKHS, membentuk Pokja yang terdiri dari seluruh SKPD di lingkup Pemkab.

Berdasarkan visi dan misi Bupati, yakni menyusun RPJMD Inhu 2016-2020 tepat sasaran. Dimana, salah satu syarat menyusun RPJMD sesuai aktualisasi visi misi Bupati tersebut, yakni menyusun KLHS. “Saat ini yang sudah selesai menyusun KLHS adalah Pemprov Riau, sedangkan Inhu sudah mulai menyusun, sementara kabupaten kota lain di Riau belum menyusun,” ujarnya. (adv/hms)