BENGKALIS (riaumandiri.co)-Ketua DPRD Bengkalis, H Heru Wahyudi menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Bengkalis tetang arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2017 pada Musyawarah Rencana Pembangunan  Kabupaten Bengkalis tahun 2016 di ruang rapat lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Selasa (22/3).

Menurut Ketua DPRD, ada sejumlah permasalahan umum yang dihadapi Kabupaten Bengkalis yang memerlukan perhatian serius semua pihak, untuk segera ditangani dan diselesaikan agar tidak berdampak negatif terhadap proses pembangunan yang dilaksanakan.

Adapun permasalahan tersebut secara garis besar masih seperti tahun sebelumnya, antara lain  bidang pemerintahan dan keuangan daerah, bidang ekonomi kerakyatan, bidang sumber daya manusia, bidang infrastruktur serta bidang lingkungan hidup dan pendukung.

Dipaparkan Heru, untuk bidang pemerintahan dan keuangan daerah diantaranya, sengketa tapal batas antara masyarakat dengan perusahaan masih terjadi seperti antara PT Sumatera Riang Lestari dengan masyarakat Rupat dan PT Rokan Rimba Lestari dengan masyarakat Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan.

Kemudian Ketergantungan yang   tinggi   kepada dana bagi hasil minyak dan gas dan tidak memanfaatkan alokasi dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan kurangnya alokasi dana dari provinsi sehingga daerah menjadi terlena dan tidak menggali potensi pajak – pajak daerah lainnya seperti pajak hotel dan resoran, pajak reklame serta pajak-pajak lainnya.  

Masih lamanya pengurusan perizinan dan belum jelasnya batas waktu pengurusan perizinan maupun non perizinan.

Masih rendahnya  realisasi pelaksanaan APBD Tahun 2015, masih banyak kegiatan yang belum selesai dikerjakan di akhir tahun 2015 bahkan diberi tambahan waktupun kegiatan masih belum selesai.

Alokasi Dana Desa, bantuan Desa dari APBN/APBD I dan Inbup, harus lebih transparan, aparat pemerintahan desa   agar diberikan bimbingan tekhnis mengenai penggunaan dana tersebut.

Hasil reses yang sudah diparipurnakan belum men jadi prioritas untuk dilaksanakan. Bantuan sosial untuk sekolah agama negeri maupun swasta, mesjid dan musala harus tetap diberikan, daerah daerah lain tetap memberikan bantuan ini.

Keberpihakan terhadap pendidikan berbasis budaya Melayu agar bisa mengejar Visi Riau 2020. Pemberian pelatihan terhadap pelaku dan peminat Budya Melayu dan permainan rak yat sebagai salah satu daya tarik wisata dan sekaligus pelestarian Budaya Melayu.

 Bidang ekonomi kerakyatan, papar politisi PAN ini, update data  penerima beras  miskin harus dilakukan,  beras yang ada tidak sesuai dengan jumlah masyarakat penerima, akibatnya masyarakat menerima tidak sesuai jatah.

Harga komoditas karet makin menurun, harus ada campur tangan pemerintah untuk mengatasi hal ini tidak hanya berdiam diri saja. Harga Karet masih belum beranjak dari Rp 5.000,- bahkan kurang dari itu, terutama pada peningkatan produksi.

Minat masyarakat terhadap pertanian khususnya padi makin berkurang harus ada terobosan dan berikan bantuan kepada petani, baik bimbingan dan penyuluhan maupun sarana dan prasarana.

Untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sudah didirikan harus segera dioptimalkan dengan pengawasan dan bimbingan yang komprehensip.

Pendataan secara akurat jumlah masyarakat miskin dan dibuat Peraturan Daerah yang mengatur untuk itu agar ada standarisasi dari masyarakat miskin di Kabupaten Bengkalis.

Sementara, sumber daya manusia, menurut Herumasih terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang berkualitas.

Kemudian tenaga pendidik saat ini perlu ditingkatkan kemampuannya.

Selain itu, pelayanan kesehatan di RSUD harus ditingkatkan terus, prasaranan dan sarana yang ada di RSUD yang rusak agar diganti atau diperbaiki. Ruang inap kelas III untuk mas yarakat biasa sangat memperihatinkan. Ha l ini catatan untuk RSUD yang tahun ini sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah.

Peningkatan pemberian bea siswa kepada seluruh mahasiswa asal Kabupaten Bengkalis dengan 3 (tiga) kategori, pertama mahasiswa yang akan tamat, kedua mahasiswa berprestasi ketiga mahasiswa dari masyarakat miskin.. ***