PEKANBARU (riaumandiri.co)-Masih belum jelasnya permasalahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Provinsi Riau saat ini, menjadi salah satu penghambat pertumbuhan perekonomian di Riau.

Hal ini terlihat hingga triwulan 1 tahun 2016, realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau belum mencapai 10 persen. Namun begitu, secara umum diprediksi akan mengalami pertumbuhan positif dan membaik.

Demikian dipaparkan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Riau Ismet Inono kepada wartawan usai acara Forum Diskusi Ekonomi dan Keuangan dengan tajuk 'Optimalisasi Realisasi Anggaran Pemerintah dan Peningkatan Iklim Investasi Daerah,' Selasa (22/3) di Kantor BI Riau.

Hadir sebagai nara sumber dalam forum diskusi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Riau, Ispan Sutan Syahputera dan juga Badan Penanaman Modal Promosi Daerah Hamsani Rahman.

Menurut Ismet, ada tiga faktor yang menjadi pembahasan dalam forum diskusi tersebut, di mana mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Antara lain, terkait masalah RTRW yang hingga saat ini masih belum jelas. Ini tentu berdampak pada ketidak jelasan zona wilayah baik itu zona industri dan juga lainnya.

Oleh sebab itu, diharapkan pemerintah propinsi bisa menggesa dan membuat terobosan, meski RTRW belum selesai tetapi bisa tetap melaksanakan pembangunan di zona yang sudah jelas dan ditentukan seperti zona industri. Ini bertujuan agar bisa menarik investor masuk ke Riau dan melakukan investasi, yang tentu bisa membantu perekonomian.

Begitu pula, peluang investasi yang hingga saat ini juga masih belum berkembang juga menjadi salah satu hambatan. Dengan adanya penurunan suku bunga dan inflasi, seharusnya bisa menjadi peluang untuk mengembangkan peluang dikawasan industri. Dengan menggaet investor lokal dan mengoptimalkannya, sehingga bisa membantu perekonomian Riau.

Selain itu juga, ditambahkannya, ketidak disiplinan pemerintah dalam mengoptimalkan anggaran juga menjadi kendala bagi perlambatan ekonomi Riau. Sehingga berdampak bagi Pemprov Riau, yakni diterimanya Surat Berharga Negara (SBN), sebagai bentuk disinsentif atas pencairan anggaran dari pusat.

Adapun tujuannya SBN ini melatih pemerintah dan rekanan agar melaksanakan pembangunan sesuai dengan perencanaan dan tepat waktu. Serta membuat rekanan menjadi komit terhadap apa yang telah disepakati.
"Jadi nanti dari hasil kesepakatan ini akan kita sampaikan kepada pemerintah propinsi, apa yang menjadi kendala dan solusi yang dilakukan. Sehingga ke depan perekonomian Riau bisa lebih baik dari sebelumnya," ujarnya. (nie)