PEKANBARU (HR)-Harapan Pemprov Riau untuk bisa menjalankan APBD Riau tahun 2015 secepatnya, terpaksa harus ditunda. Pasalnya, hingga kini belum ada tanda-tanda Menteri Dalam Negeri bakal segera mengeluarkan surat tertulis, yang selanjutnya menjadi dasar bagi Pemprov Riau dalam melaksanakan dana APBD.

Seperti diketahui, dengan berbekal surat tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman rencananya akan menunjuk sejumlah pelaksana tugas (Plt) di beberapa satuan kerja (satker) yang telah disesuaikan dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemprov Riau yang baru, sehingga sesuai dengan nomenklatur yang tertera dalam APBD Riau 2015.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, M Guntur, yang dikonfirmasi Selasa (3/2) kemarin, mengaku masih berada di Jakarta menunggu turunnya surat Mendagri tersebut. Ketika dikonfirmasi, Guntur mengaku belum ada tanda-tanda Mendagri sudah meneken surat tersebut.

"Masih berproses teken Pak Menteri. Tentu ada proses admistrasi surat menyurat di Kemendagri, kita tunggu saja. Pak Plt Gubri sudah komunikasikan dengan Sekjen (Kemendagri, red). Mudah-mudahan bisa cepat," terangnya.

Sementara itu, ketika disinggung mengenai panitia seleksi (Pansel), yang akan menyeleksi pejabat di Pemprov Riau, yang akan menduduki jabatan di SOTK baru, Guntur menjelaskan masih dalam proses di tahap pimpinan.

"Belum fiks, Pak Plt Gubri mempertimbangkan yang punya integritas dan memahami kompetensi yang dibutuhkan Riau, sesuai jabatan," jelas Guntur.

Dijelaskan Guntur, dirinya sebagai kepala BKD juga belum bisa dipastikan apakah akan masuk dalam Pansel tersebut. Karena yang berwenang menunjuk dan mengangkat Pansel adalah dari PPK.

Jangan Terganggu
Belum tuntasnya penerapan SOTK baru Pemprov Riau tersebut, juga menjadi perhatian serius Ketua DPRD Riau, Suparman. Meski sejauh ini APBD Riau 2015 belum bisa dilaksanakan, Suparman berharap kondisi itu tidak sampai membuat kinerja pegawai Pemprov Riau jadi terganggu. Mereka diharapkan tetap melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi sebaik-baiknya dan meningkatkan disiplin kinerja.

Meski demikian, Suparman mengingatkan Plt Gubri memperhatikan dan kembali menugaskan secara khusus elemen terkait di Pemprov Riau, untuk menertibkan disiplin jajarannya.

Politisi Golkar ini menilai, masih banyak PNS di Pemprov Riau yang tidak disiplin karena masih berkeliaran di luar kantor atau ngopi di warung-warung pada saat jam kerja.
"Ini harus diperhatikan Plt Gubri. Ini juga perlu disikapi. Meski APBD belum bisa berjalan, namun disiplin pegawai jangan sampai menurun," ingatnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemprov Riau telah mandapatkan solusi agar bisa menjalankan APBD 2015. Solusi tersebut adalah dengan mem-Plt-kan beberapa satkerj di SOTK baru. Namun untuk menerapkannya, Pemprov Riau masih menunggu surat tertulis dari Mendagri yang menyatakan membolehkan hal itu. (nur, rud)