PEKANBARU (hr)-PT Riau Andalan Pulp And Paper mengaku menyalurkan bantuan sosial perusahaan atau Corporate Social Responbility sebesar Rp35 miliar per tahun. Program ini disalurkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja Komisi E DPRD Riau ke PT RAPP di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Selasa (3/2). Kunker Komisi E dipimpin Ketua Komisi, Masnur. Ia menjelaskan, kunker Komisi E untuk mempertanyakan program Corporate Social Responbility (CSR) dan izin menggunakan tenaga asing perusahaan industri bubur kertas terbesar di Indonesia tersebut.
Rombongan Komisi E disambut Direktur RAPP, Mulia Nauli, Deputi Direktur, Rudy Tianda, Stake Holder Relations (SHR) Manager, Wan Jakh, Industrial Relations Head, Elwan Jumandri, Corporate Communications Manager, Djarot Handoko. Turut hadir rombongan Komisi E, Wakil Ketua Komisi E, Magdalisni, Sekretaris Komisi E, Markarius Anwar dan anggota Komisi E.
Masnur mengungkapkan, Komisi E ini bidang kesra, kunker Komisi E ke PT RAPP menyangkut ketenagakerjaan, khususnya terkait tenaga kerja asing. "Berapa sebenarnya tenaga kerja asing di RAPP. Kita pertanyakan seluruh perusahaan di Riau tidak hanya di RAPP," ungkap Masnur.
Politisi Golkar ini mempertanyakan, bagaimana perkembangan tenaga kerja dan bagaimana proses perizinan mereka. "Kemudian, bagaimana program CSR perusahaan, seberapa besar multi player effect terhadap masyarakat. Karena, CSR harusnya mensejahterakan rakyat di sekitar perusahaan. Karena Plt Gubri ingin laporan CSR ini secara berkala," terang Masnur.
Menanggapi ini, Direktur PT RAPP, Mulia Nauli, menegaskan, tenaga asing yang digunakan sudah mengikuti ketentuan. Pemkab Pelalawan juga sudah membentuk tim terpadu untuk mengawasi tenaga kerja asing, yang terdiri dari Pemkab, Kejaksaan dan Kepolisian. "Jumlah karyawan kita total 5.415, tenaga kerja asing 59 orang. Jadi, jumlahnya masih di bawah satu persen yang didominasi tenaga spesialisasi berpengalaman puluhan tahun," terangnya.
Mulia menyebutkan, untuk program CSR perusahaan selalu disalurkan setiap tahun dengan total sekitar Rp35 milyar per tahun. "Dan Kami akan kirimkan datanya ke komisi e. Data tersebut juga kami kirimkan ke pemkab Pelalawan," ujarnya.(rud)