JAKARTA (HR)-Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku sudah 'sehati' dengan Presiden Joko Widodo, terkait pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung.

Hal itu diungkapkannya setelah melakukan pertemuan selama lebih kurang 30 menit dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin (8/12).

Dikatakan, salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah masalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Pilkada Langsung, yang dikeluarkan era Presiden SBY. Menurut SBY, pembahasan itu tidak butuh waktu lama, karena Presiden Jokowi juga setuju bahwa Pilkada harus tetap langsung.

"Kebetulan kami punya posisi yang sama untuk mengawal, agar diterima DPR. Itu adalah sesuai aspirasi rakyat dan baik untuk demokrasi terutama pemilihan kepala daerah," jelas SBY.

Lanjut Presiden ke-6 RI ini, Jokowi juga sepakat untuk memperjuangkan Pilkada langsung, dengan melalui Perppu diterima DPR. "(Kesesuaian dengan Jokowi) 100 persen. Mudah-mudahan bagus ke depannya," harapnya.

Perpu Pilkada rencananya akan mulai dibahas DPR pada Januari 2015. Jika diterima DPR, maka Perpu itu akan menjadi Undang-undang. Namun jika ditolak, maka Undang-undang Pilkada yang mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah via DPRD akan kembali berlaku.

Dalam kesempatan itu, SBY juga menegaskan memberikan dukungan kepada pemerintahan Jokowi-JK.

"Tidak ada yang luar biasa. Tetapi saya memberikan dukungan semangat agar pemerintahan ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik," tambahnya.

SBY mengatakan dirinya datang menemui JK dengan menyampaikan harapan dan dukungan agar tugas-tugas yang dilaksanakan pemerintahan Jokowi-JK dapat dilaksanakan degan baik. "Dan tadi saya berdiskusi dengan Pak Jusuf Kalla, pemerintahan itu akan terus berkesinambungan dari satu era ke era yang lain," kata SBY.

Capai 70 Persen
Sementara terkait Perpu Pilkada tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin bakal diterima DPR. Sebab ada dua partai yang bersikap sama seperti Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang bakal menerima Perppu Pilkada langsung di DPR.

"Kalau masuk Demokrat dan PAN, kira-kira sudah 70 persen. Sudah disampaikan terbuka kan, dan itu kalau ditambah (KIH) sudah hampir 70 persen," terangnya.

JK pun optimis Perpu Pilkada Langsung yang dikeluarkan Presiden RI ke-6 SBY tersebut bakal mulus di DPR. Sekalipun sejumlah parpol anggota Koalisi Merah Putih (KMP) berwacana menolak Perppu ini.

"Dapat dipastikan bahwa itu lolos kan, karena posisinya 60 persen lebih," kata JK.

Lalu apakah kerja sama terkait Perppu Pilkada Langsung bakal berlanjut ke hal lain di DPR? Sinyal PD dan PAN bakal masuk KIH memang semakin kuat, namun JK enggan bicara terkait hal ini lebih jauh.

"Ya, Kita saling bekerja bersama-sama untuk kebaikan bangsa. Bekerja bersama-sama kan tidak berarti harus masuk koalisi ini, koalisi ini. Yang penting kita bekerja sama. Partai Demokrat, Pak SBY tentu sebagai ketum Partai Demokrat selalu ingin negara maju. Karena itu tentu untuk negara maju kita harus bekerja bersama-sama," pungkasnya diplomatis. (bbs, ilc, dtc, kom)