PEKANBARU (riaumandiri.co)-Upaya untuk mengatasi kebakaran lahan dan hutan di Riau terus dilakukan. Sebanyak 1.150 personel gabungan dikerahkan untuk mengatasi kebakaran lahan yang terjadi di beberapa kawasan di Bumi Lancang Kuning.

Sementara itu di Bengkalis, aparat Kepolisian setempat menetapkan status tersangka terhadap seorang oknum PNS berinisial Bd. Yang bersangkutan dinilai telah bertindak ceroboh, sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan. Akibat kecerobohannya itu,

Ribuan Bd terpaka harus mendekam di balik jeruji Polres Bengkalis.Ketika ditemui usai usai apel pelepasan personil gabungan Satgas Karhutla di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Rabu (16/3), Dansatgas Karhutla Riau yang juga Danrem 031/Wirabima, Brigjen TNI Nurendi, mengatakan, personil yang diterjunkan kali ini merupakan gabungan semua pihak terkait. Mereka akan memperkuat ribuan personil yang sebelumnya telah berada di lapangan.

"Mereka siap dikirim ke seluruh wilayah di Riau yang butuh penambahan kekuatan untuk menanggulangi Karhutla. Ini merupakan sinergitas antara TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Manggala Agni, dan Polisi Kehutanan. Ini untuk mengatasi dan mencegah meluasnya kebakaran lahan dan hutan," terangnya.

Ditambahkannya, saat ini telah ada sebanyak enam Satuan Setingkat Kompi (SSK) yang terdiri dari empat SSK TNI AD, satu SSK Polri dan satu SSK TNI AL yang terus berusaha mencegah meluasnya Karhutla di Riau. Jumlah itu belum termasuk jajaran Polres di Riaum yang terlebih dahulu turun ke lapangan, sejak ditetapkannya status siaga darurat Karhutla pada 7 Maret 2016 lalu.

Diakui Brigjen TNI Nurendi, bahwa Satgas Karhutla Riau memiliki beragam kendala dan kekurangan peralatan. Namun diyakininya, kendala tersebut akan bisa diatasi dengan semangat dan kebersamaan seluruh personil satgas.
 
Di tempat yang sama, Kapolda Riau Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan mengatakan, jajarannya telah mengerahkan kekuatan semaksimal mungkin untuk memadamkan kebakaran lahan di sejumlah titik di Provinsi Riau.
"Kekuatan maksimal. Setiap Polres mengerahkan 200 personil, begitu juga dengan langkah pencegahan dengan membuat kanal bloking," terangnya.

Oknum PNS Tersangka
Sementara itu, Kapolres Bengkalis AKBP Aloysius Supriyadi melalui Kasatreskrim AKP Sanny Handityo, membenarkan pihaknya telah menetapkan seorang oknum PNS bernisial Bd, sebagai tersangka Karhutla.

Dikatakan, penangkapan terhadap BD berawal dari pembersihan lahan yang dilakukannya. “Ia memiliki lahan kosong di Jalan Atika, Kecamatan Bantan. Saat membersihkan lahan, BD menebas dan menumpuk bekas tebasan lalu membakar sehingga meluas ke lahan sekitarnya," terang Sanny.
Menyikapi hal itu, Bupati Bengkalis Amril Mukminin mengaku sangat menyesalkan sikap oknum PNS tersebut. "Kami sudah terima informasinya. Kami tentu sangat menyayangkan sekali hal itu terjadi. Sebagai ASN, seharusnya yang bersangkutan menjadi tauladan di tengah masyarakat. Bukan sebaliknya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Terkait dengan sanksi yang akan diberikan, Amril belum dapat berkomentar banyak. Yang pasti yang bersangkutan tentu akan dikenakan sanksi kepegawaian bila nanti memang terbukti bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

"Biarkan aparat penegak hukum memprosesnya. Itu domainnya mereka. Meskipun ASN di Pemkab Bengkalis, kami akan dukung sepenuhnya proses hukumnya. Itu sudah komitmen kami. Namun demikian, kita tentu harus tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah," imbuh Amril.

Berdasarkan informasi yang berkembang, BD adalah salah satu ASN yang sehari-hari bekerja di Bagian Humas Setdakab Bengkalis.  Namun ketika dikonfirmasi, Kabag Humas, Johansyah Syafri, mengaku belum mengetahui kebenaran informasi tersebut. Sebab seingatnya tidak ada ASN yang berinisial BD, yang ada ASN yang berinisial BP.
 
Seharusnya Riau yang Bebas Asap
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, menghargai pernyataan Plt Gubri yang menjamin Riau tidak akan mengirim asap ke Singapura. Kendati demikian, ia menilai, seharusnya Plt Gubri menjamin tidak ada asap di Riau.

"Lebih utama itu enam juta masyarakat Riau yang dijamin pemprov dibandingkan masyarakat Singapura," ujarnya.

Apalagi, kata Noviwaldy yang akrab disapa Dedet, masyarakat Singapura tidak membayar pajak di Riau dan seharusnya yang dijamin itu masyarakat Riau. "Kita ini kan digaji dari pajak masyarakat Riau dan yang dilindungi itu harusnya masyarakat Riau. Target pemprov itu harusnya tidak ada titik api di Riau," tutur Dedet.

Tidak hanya itu, ia juga mengkritisi anggaran mitigasi (pencegahan) Karhutla karena tidak sesuai jumlah anggarannya, seperti yang disampaikan Plt Gubri, yakni sebesar Rp123 miliar.

"Nyatanya, hanya sekitar Rp27 miliar untuk pencegahan Karhutla, sisanya yang berhubungan dengan penanggulangan sebesar Rp15 miliar dan berupa bankeu (bantuan keuangan) Rp77 miliar," terangnya.

Menurutnya, angka sebesar Rp123 miliar itu sebenarnya tidak perlu disampaikan, karena ada pembangunan gedung untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (bpbd). "Pembangunan gedung bukan masuk upaya pencegahan, itu namanya terlalu maksa untuk pencitraan, sekarang itu yang perlu action," pungkas Dedet. (dod, man, rud)