Jakarta (riaumandiri.co)-Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong lembaga keuangan perbankan di Indonesia untuk menjangkau lebih banyak daerah khususnya dalam melayani kredit bagi usaha kecil dan menengah.

"Yang kita butuhkan adalah bank itu bisa sampai dimana pun di negeri yang jauh ini, bukan dengan membuka kantor perwakilan saja, tetapi juga dengan sistem teknologi informasi untuk menjangkau daerah-daerah," kata Wapres saat menghadiri peresmian Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Selasa (15/3).

Dengan memberikan layanan perbankan, khususnya pemberian kredit, hingga ke pelosok negeri, maka kegiatan usaha kecil dan menengah semakin berkembang di Tanah Air. Akibatnya, kegiatan usaha kecil dan menengah itu dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin meningkat.

Selain itu pula, pemerataan pertumbuhan ekonomi juga dapat dirasakan jika kegiatan usaha kecil dan menengah dapat digiatkan di seluruh daerah.

"Oleh karena itu, OJK, Bank Indonesia, lembaga keuangan dan Kementerian Keuangan harus berpikiran seperti itu, yakni bagaimana kita bisa hidup demi pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan yang baik," jelasnya.

Menurut Wapres, suatu negara tidak akan mudah terpengaruh dengan kondisi penurunan ekonomi global jika negara tersebut dapat menciptakan pemerataan ekonomi dengan baik.

"Tidak ada suatu negara yang jatuh karena pertumbuhannya kurang, tetapi negara mana pun bisa terkena masalah apabila pemerataan perekonomiannya tidak bagus, sehingga kesenjangan menjadi tidak baik. Itulah prinsipnya," katanya.

Otoritas Jasa Keuangan mencatat puluhan juta masyarakat Indonesia tidak dapat mengakses layanan keuangan dengan baik karena penyebaran jasa lembaga keuangan, khususnya perbankan, tidak merata.

Pada 2013, OJK melakukan survei yang menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat di pedesaan dalam mengakses layanan keuangan masih rendah.

"Hanya sebesar 21, 84 persen dari masyarakat kita yang berumur 17 tahun telah melek keuangan atau well-literated, dengan tingkat penggunaan layanan keuangan formal hanya sebesar 59,74 persen," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mulyaman Hadad.

Fenomena tersebut, kanjut Mulyaman, tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan hampir di seluruh dunia.
"Menurut survei Bank Dunia tahun 2014, sekitar 38 persen atau 2 miliar orang dewasa berumur di atas 15 tahun di dunia diperkirakan tidak memiliki akses terhadap jasa keuangan formal dan sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.

Berdasarkan riset tersebut, 6 persen dari jumlah orang dewasa tersebut adalah di Indonesia, peringkat tiga terbesar di dunia setelah India 21 persen dan China 12 persen. (ant/mel)