TEMBILAHAN (riaumandiri.co)-Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2016 yang dipimpin oleh Bupati HM Wardan, Selasa (15/3).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrembang RKPD) ini dihadiri unsur Forkopimda, Ketua DPRD beserta anggota, Sekda, pejabat lingkungan Provinsi Riau, Camat Se-Inhil, kepala SKPD, tokoh masyarakat, akademisi serta sejumlah organisasi yang ada di Kabupaten Inhil.

Dalam sambutannya, Sekretaris Bappeda Provinsi Riau Ahmad Hijazi, menyampaikan, perencanaan pembangunan merupakan upaya mengakomodir pendekatan perencanaan pembangunan, baik secara politis, partisipatif dan pendekatan dari atas, pendekatan dari bawah, dengan mengacu pada  peraturan Undang-undang, dengan tetap mempertimbangkan ketersedian anggaran serta prioritas pembangunan.

"Seperti pembangunan dan pemantapan infrastruktur, peningkatan kualitas aparatur dan birokrasi pemerintah, peningkatan ekonomi berdaya saing serta kesejahteraan rakyat, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan budaya, olahraga, seni dan kemasyarakatan," ujarnya.

Dikatakan, pemerintah Provinsi Riau terus mendukung pembangunan di kabupaten kota dengan total anggaran sebesar Rp3.84 triliun. Berkaca pada tahun 2016, pemerintah Provinsi Riau telah mengelokasikan di Kabupaten Inhil untuk berbagai program pembangunan dan berbagai bidang lainnya.

"Dengan total alokasi anggaran sebesar kurang lebih Rp 405,5 milyar," katanya. Sementara itu, Bupati HM Wardan dalam sambutannya mengatakan, Musrenbang yang dilaksanakan saat ini merupakan wadah untuk sinkronisasi rencana kerja SKPD dengan usulan masyarakat yang disampaikan pada saat Musrenbang kecamatan, dan pada saat anggota DPRD melaksanakan reses.

"Yang kemudian hasil tersebut disinkronisasikan, tidak hanya terhadap program, kegiatan dan sasaran namun juga meliputi sumber pendanaannya yaitu APBN, APBD Provinsi Riau dan APBD Kabupaten Indragiri Hilir," jelasnya. Karena sinkronisasi sumber pendanaan sangat diperlukan mengingat keterbatasan dana pembangunan yang dimiliki pemerintah Kabupaten Inhil.

"Saya berharap, kepada seluruh pimpinan SKPD untuk lebih proaktif dalam mencari sumber-sumber pendanaan pembangunan di luar APBD kabupaten," harapnya. Terlebih, banyak skema pembiayaan pembangunan di SKPD Provinsi Riau maupun Kementerian, yang dapat diraih.(adv/hms)