BAGANSIAPIAPI(riaumandiri.co) -Menanggapi aspirasi Forum Pemuda Peduli Daerah Kecamatan Bangko Pusako, wakil ketua DPRD Rokan Hilir Abdul Kosim, mendesak pemerintah melalui dinas terkait untuk tanggap dengan keluhan masyarakat terkait buruknya pengerjaan proyek jalan rigit lintas Bangko Kanan dan Sungai Manasib.

Hal ini disampaikan wakil Ketua DPRD Rokan Hilir Abdul Kosim, usaimenerima aspirasi FPPD di gedung DPRD Rohil, Bagansiapiapi, Kamis (10/2).

"Laporan mereka kami terima dulu dan akan dikomunikasikan dengan Komisi C yang menangani persoalan infrastruktur jalan. Saya harapkan Komisi C bisa meninjau kondisi jalan tersebut dan berkoordinasi dengan SKPD terkait," ujar Abdul Kosim.

Mencermati laporan FPPD yang dilengkapi bukti otentik, tak diragukan lagi proyek tersebut masih jauh dari kata selesai. Abdul Kosim yang akrab disapa Akos menuturkan, jika proyek tersebut merupaka kegiatan tahun 2015 maka harus ada kegiatan pemeliharaan jalan yang berlaku sekitar 6 bulan.

"Kalau saya lihat dari dokumentasi sepertinya pengerjaan tak sesuai bestek. Menyikapi pengaduan masyarakat ini saya minta pemkab melalui SKPD terkait agar bisa menindaklanjuti bagaimana sebaiknya kegiatan pengerjaan jalan dua jalur tersebut. Kalau ada pemeliharaan saya minta diperbaiki secepatnya," ujar Akos.

Ketua FPPD Riko Maziner, didampingi sekretaris FPPD  Purnama Indra, menuturkan pembangunan jalan dikeluhkan masyarakat, pasalnya bukan membuat nyaman penguna jalan malah kian menyusahkan. Jalan kondisinya masih jauh dari kata siap dan terkesan dibangun asal-asalan saja. Bahkan terang Riko selama pengerjaan jalan tidak ada plang dipasang karena itu tak salah pihkanya menuding proyek tersebut sebagai proyek siluman.

"Beberapa bulan lalu pengerjaan jalan rigit dikerjakan oleh pihak yang tidak diketahui siapa mengerjakannya," kata Riko. Dia menuding proyek yang bersumber dari Dana ALokasi Khusus (DAK) tersebut tidak transparan, sehingga masyarakat tak tahu siapa penyedia jasa konstruksi, pengawas dan berapa alokasi anggaran proyek.

"Plang tak pernah terpasang, pengerjaan bodi jalan kualitasnya sangat buruk bahkan ada yang baru dibangun sudah patah dan retak-retak," keluhnya.

Selain menyampaikan laporannya ke DPRD, masyarakat juga berencana akan melaporkan ke pihak berwajib jika terbukti penyedia jasa konstruksi atau pemenang tender tidak mau mempertanggung jawabkan perbuatannya. (adv/DPRD)