RENGAT(riaumandiri.co)-Anggota Komisi VI DPR RI Idris Laena, menyatakan pihaknya saat ini sedang melakukan pembahasan kembali melakukan amandemen terhadap UUD 1945, dan kemungkinan besar akan kembali memasukkan GBHN dalam pasal-pasal yang akan diamandemen tersebut.

Hal ini disampaikannya saat melakukan sosialisasi 4 pilar di desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat."Besar kemungkinan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) akan dimasukkan kembali dalam UUD 1945," tegasnya.

Menurutnya, di dalam DPR RI sendiri ada Badan Kajian dan Lembaga Kajian. Badan kajian sendiri saat ini sedang mengkaji terkait rencana perubahan UUD 1945 tersebut dan salah satu yang akan dimunculkan adalah GBHN, namun bisa saja bukan dengan nama GBHN namun dengan nama lain.

Dikatakan, banyak yang meminta bukan hanya itu yang dikaji, tetapi juga terkait posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Apakah dibubarkan atau penguatan kelembagaan itu sendiri.

Pencanangan GBHN itu sendiri dimaksudkan agar ada pedoman yang bisa menjadi arah atau haluan bagi seorang Presiden dalam membuat program, karena selama ini berganti presiden berganti pula kebijakan dan cara yang diambil dalam membuat sebuah kebijakan, sehingga masyarakat dibingungkan dengan permasalahan tersebut.

Dengan ini ada visi negera, bukanlah visi Presiden, sehingga Presiden menjalankan visi negara itu, siapapun Presiden. Sehingga arah pembangunan kita jelas, pergantian Presiden tiap lima tahun, namun visi negara tersebut akan tetap karena sudah tercantum dalam UUD 1945," jelasnya.

Merujuk lintasan sejarah Indonesia, pola pembangunan berjangka ini pernah dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Presiden Soekarno.

 Dalam perhelatan nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri menilai buruk sistem pembangunan negara yang semakin tak padu dan cenderung berjangka pendek. Penyebabnya, begitu terjadi pergantian pemimpin, terjadi pula pergantian visi-misi dan program pembangunan. Karena itu, ujar Idris, di masa depan, program pembangunan harus bersumber dari GBHN yang ditetapkan MPR.

Terkait akan ada benturan politik terutama dari Presiden, ia menegaskan justru yang kuat mendorong saat ini justru PDI Perjuangan karena mereka merasa perlu, termasuk 10 fraksi lainnya yang ada di DPR RI, meskipun secara kelembagaan mereka belum menyatakan sikap. (eka)