SELATPANJANG (riaumandiri.co)- Banyak pihak berpendapat terkait keberadaan ribuan tenaga honorer yang bekerja di seluruh jajaran kantor Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti jumlahnya terlalu banyak.

Diperhitungkan untuk satu SKPD mempekerjakan tenaga honorer bahkan hingga mencapai rata-rata 50 orang. Hingga saat ini jumlah tenaga kerja non PNS itu di seluruh jajaran Pemkab Meranti berjumlah hampir 4.000 orang.

Dengan jumlah sebanyak itu, diyakini tidak lagi proporsional. Yang akhirnya mengakibatkan inefisiensi anggaran.

Untuk mengatasi hal itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam waktu dekat, hendaknya melakukan evaluasi terhadap ribuan tenaga kerja itu.

 Apakah kehadiran mereka telah memberikan nilai tambah terhadap kemajuan atau kelancaran pelaksanaan pemerintahan, atau hanya menambah beban anggaran yang harus dipikirkan setiap bulannya,”ungkap Sabarudin Ketua IKBR Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Haluan Riau Jumat kemarin.

Untuk itu menurutnya, pemerintah harus mengambil sikap untuk segera mengevaluasi keberadaan jumlah pegawai honorer yang banyak pihak menilai mubajir tersebut. Terutama dengan kondisi keuangan Pemda Meranti yang pada tahun 2016 ini mengalami defisit, “kata Sabar.  

Selain untuk menganalisa keberadaan para tenaga honorer tersebut lanjut Sabar, hendaknya pemerintah daerah juga melakukan kajian terkait urgensi kehadiran tenaga honorer di masing-masing SKPD.

Sebab tidak bisa dipungkiri akibat kehadiran para pegawai yang direkrut dalam jumlah banyak itu memaksa akitifitas PNS menjadi sangat berkurang setiap harinya.

Dengan kata lain, kinerja para PNS menjadi sangat ringan. Pada hal aturan tentu ada untuk mengatur jam kerja PNS setiap harinya.

Bahkan karena kelebihan tenaga honorer tersebut di banyak kantor terlihat hanya mengutak-atik game di komputer. Apakah ini sasaran yang hendak dicapai dalam merekrut tenaga honorer, tentu tidak.

Untuk itulah masyarakat berharap pemerintah melakukan efisiensi anggaran sehingga sasaran pembangunan untuk mengejar ketertinggalan itu bisa dicapai dengan baik, sebut dia lagi.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Meranti Drs Revirianto, menjawab Haluan Riau Jumat kemarin mengatakan, pihaknya akan segera melakukan evaluasi terkait keberadaan tenaga honorer tersebut.

“Kita menuju evaluasi dan kajian untuk melakukan efisiensi. Dimana jumlah tenaga honorer yang ada harus kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Dengan demikian akan terjadi efisiensi anggaran,”kata dia.***