Pelayanan publik pemerintah di bidang kesehatan untuk masyarakat kurang mampu bisa diibaratkan laksana benang kusut, saling bertikai satu sama lainnya. Begitu sulit diurai, bahkan berakhir buntu dan menyakitkan, itulah sekilas gambaran yang masih terjadi dan dialami sejumlah masyarakat di Kota Pekanbaru dalam memperoleh hak yang semestinya mereka terima, selaku warga negara.

Sering ditemui di tempat pelayanan kesehatan yang memang petugasnya diamanahkan menduduki jabatan sebagai pelayan masyarakat, tanpa pengecualian. Sebut saja disalah satu tempat pelayanan masyarakat yang ada di Kota Bertuah, sesuai tugas dan fungsi mungkin mereka harus melaksanakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kegiatan penyembuhan penderita dan pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa.

Namun fakta yang terjadi, sudah menjadi rahasia umum, bahwa masih banyak masyarakat kurang mampu merasa disuguhkan pelayanan yang diskriminatif. Bukan tanpa dasar, bisa dibuktikan dari pantauan di tempat- tempat pelayanan kesehatan yang ada, tak sedikit masyarakat kurang mampu masih mengeluh dengan pelayanan yang diberikan tak seperti yang mereka harapkan.

Mulai dari kasus penelantaran, penanganan lambat tak maksimal, hingga proses birokrasi yang berbelit-belit, sekilas contoh kusut pelayanan, dapat dilihat dari sejak awal keluarga kurang mampu membawa pasien dalam keadaan sakit atau darurat. Masih sering terjadi perdebatan ringan bahkan sengit antara keluarga pasien dengan petugas, kerap kali dipicu karena banyaknya prosedur yang harus diikuti.

Salah satunya, keluarga pasien harus mengisi pendaftaran serta melengkapi persyaratan lain, bahkan ada juga petugas yang menanyakan tentang siapa penjamin dari biaya yang ditimbulkan akibat pengobatan dan pelayanan yang diberikan. Lebih miris, sebelum keluarga bisa melengkapi persyaratan, pernah dilaporkan, pasien seolah ditangani petugas hanya sekedar basa- basi atau bahkan tak ditangani sama sekali.

Bila memang semua yang disebut adalah peraturan yang harus diikuti, timbul pertanyaan, apakah tak ada cara yang lebih bijak yang bisa dilakukan demi menyelamatkan nyawa pasien yang sangat butuh penanganan, pengobatan dan perawatan? Bukankan dalam keadaan darurat, waktu mungkin sangat berarti demi nyawa meski semua kuasa ditangan Sang Pencipta.

Contoh tersebut membuktikan lemahnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang seolah-olah mereka tidak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang seharusnya mereka dapatkan. Paradigma ini harus dirubah seiring.

dengan peningkatan profesionalisme dari para petugas medis. Karena masyarakat miskin juga manusia yang memiliki hak untuk hidup sehat sama seperti orang kaya. Semestinya permasalahan itu tak sampai terjadi, bila pejabat atau petugas yang katanya hebat di tempat itu menyadari, betapa pentingnya masyarakat harus dilayani dengan baik. Sesuai komitmennya sebagai pelayan publik. ***