PEKANBARU (riaumandiri.co)-Setelah sekian lama kosong, Kaharuddin akhirnya resmi dilantik sebagai Sekretaris DPRD Riau definitif. Pelantikan dilakukan Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman, Kamis (10/3). Seiring dengan hal itu, tugas penting telah menantinya. Salah satunya, Sekwan diharapkan benar-benar mampu menjembatani eksekutif dan legislatif.

Sekwan
"Tentunya, Sekwan baru harus bisa menjembatani legislatif dan eksekutif. Sekwan ini punya posisi strategis, karena bertanggung jawab kepada gubernur dan pimpinan DPRD Riau. Tidak itu saja, Sekwan juga harus bisa melayani 65 orang anggota DPRD Riau saat ini," ungkap Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo.

Yang tak kalah penting, Sekwan juga harus segera menata kepegawaian di DPRD Riau. Dengan demikian, pegawai yang ada saat ini benar-benar melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Sementara itu, Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman, saat melantik Kaharuddin di Balai Serindit, Gedung Daerah, mengingatkan Sekwan harus benar-benar paham dan mengerti tugas pokok dan fungsinya.

"Setelah dilantik, harus bisa langsung melaksanakan konsolidasi dengan bawahan. Secara paralel juga melakukan memfasilitasi lembaga eksekutif dan legislatif, baik dari sisi legislatif maupun eksekutifnya," ujarnya.

"Kerja dengan sebaik-baiknya, ada empat bidang yang dibawahinya, termasuk dalam menjaga aset dan SDM-nya. Itu harus segera dikonsolidasikan," ingatnya lagi.

Segera Bekerja
Kaharuddin sendiri mengatakan, dirinya akan akan langsung bekerja dan mempelajari kondisi di lembaga yang dipimpinnya tersebut. Ia menargetkan, semua pihak di Sekretariat DPRD Riau harus bekerja sama dan maksimal dalam rangka memberikan pelayanan kepada anggota DPRD Riau dalam menjalankan tugas-tugasnya.
"Saya akan mempelajarinya dulu kondisi di DPRD. Tentu kita akan maksimalkan semua sumber daya yang ada," ungkap mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Riau ini.

Senada dengan Plt Gubri, Wakil Ketua DPRD Riau, Manahara Manurung, juga mengharapkan Sekwan definitif segera bekerja. "Kita tentunya berharap dengan pengalaman yang telah dimilikinya, bisa bekerja dengan baik. Yang terpenting bisa membantu kami dan memperlancar kerja Dewan, dan bisa memfasilitasi hubungan antara Dewan dan Pemprov," ujarnya.

Benahi Pegawai
Sedangkan Ketua Fraksi PKB DPRD Riau, Abdul Wahid, mengharapkan Sekwan segera menata organisasi kepegawaian di sekretariat DPRD Riau. Khususnya terkait tugas pegawai, pelayanan, kebersihan dan keuangan.

"Pegawai yang ada harus segera ditertibkan. Jangan pegawainya saja yang banyak, tapi kerja tidak ada," ingatnya.

Selain itu, hal yang berkaitan dengan kebersihan serta berkaitan dengan pelayanan terhadap tamu-tamu di DPRD juga harus diperhatikan. Jangan sampai ada kesan, pelayanan di DPRD Riau tidak ada, padahal jumlah pegawainya mencapai empat ratus orang.

"Pegawai resepsionis diperlukan, sehingga kalau ada yang mau ketemu anggota Dewan, bisa dilayani dengan baik," tambahnya.

Menurutnya, dari rasio pegawai yang ada di DPRD ini sekitar 400 orang PNS dengan honor, dengan 65 anggota DPR itu sekitar 7 orang sampai 8 orang 1 anggota dilayani pegawai yang ada di DPRD. Namun, pelayanan terhadap wakil rakyat belum juga berjalan maksimal.

"Saya jujur, saya sebagai anggota DPR tidak pernah merasa terlayani dengan baik dengan jumlah pegawai segitu banyak, banyak pegawai tapi tidak pernah ada manfaat bagi anggota DPRD" pungkas Wahid. (nur, rud)