PASIR PENGARAIAN (riaumandiri.co)-Puluhan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Rokan Hulu, menggelar pertemuan secara terbuka dengan DPRD Rohul. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan gaji mereka yang belum dibayarkan sejak bulan Oktober sampai Desember 2015.

Menurut APDESI, apa bila tidak ada kejelasan tentang pembayaran gaji mereka, mereka mengancam akan menutup kantor dan menghentikan pelayanan masyarakat. Karena sesuai hasil koordinasi yang dilakukan bersama pihak terkait, bahwa sisa pembayaran gaji kepala desa akan dilakukan tunda bayar melalui  kegiatan APBD Murni tahun 2016.

“Kami minta penjelasan kepada DPRD, kapan gaji kami dibayarkan. Kalau tidak bisa kami akan tutup kantor dan hentikan pelayanan. Soalnya sebagai Kades kami sudah melaksanakan tanggung jawab, sekarang kami menagih hak kami,” tegas sejumlah Kades dalam hearing, Senin (7/3).

Menyikapi hal itu, pimpinan DPRD Rohul, H Zulkarnain, S.Sos menjawab Haluan Riau, usai hearing mengucapkan terima kasih dan menyambut baik atas kehadiran APDESI Rohul ke DPRD karena selama ini kepala desa jarang berkomunikasi dengan DPRD.

“Ini baru terasa kalau kades ternyata ada di Rohul, dengan melaporkan beberapa hal. Selama ini, kita merasa tidak punya kepala desa karena jarang berkomunikasi ke DPRD. Harapan kita, DPRD hendaknya menjadi tempat pengadua para kades ke depannya,” harapnya.

Kemudian, mengenai laporan kades tentang gaji tahun 2015 yang belum dibayarkan, Zulkarnain, berjanji dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Pemkab Rohul, untuk mempertanyakan hal itu. Karena menurutnya alokasi dana untuk gaji kepala desa se Rohul sudah dianggarkan melalui APBD murni tahun 2015.

“Dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan dengan Pemerintah. Kita akan diskusi di mana permasalahan gaji ini tidak dibayar. Apakah terkait dengan tunda bayar di anggaran triwulan IV nanti kita minta keterangan Pemerintah. Hari ini kita tidak bisa menduga-duga. Dan baiknya kita duduk bersama dulu, antara DPRD, pemerintah termasuk pihak APDESI,” terang Zulkarnain.

Disinggung mengenai ancaman mogok kerja APDESI dalam pelayanan, lanjut Pimpinan DPRD Rohul, mengimbau kalau bisa jangan, karena tidak elok.

“Tak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Akan kita cara solusinya. Jika bisa dimasukkan pada APBD murni 2016 akan kita anggarkan. Jika tidak bisa, akan dianggarkan melalui APBD perubahan 2016 sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku,” tutupnya.***