Jakarta (riaumandiri.co)-Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengatakan akan melakukan tes urine terhadap semua anggota dan jajarannya dalam upaya pencegahan penggunaan narkoba.

"MPR sebagai wakil rakyat mendukung penuh bersih-bersih narkoba melalui tes urine ini sebagai langkah pencegahan," katanya di gedung BNN, Cawang, Jakarta, Jumat, 4 Maret 2016.

Menurut Zulkifli, tes urine untuk semua anggota MPR tersebut bisa menjadi contoh bagi masyarakat. "MPR itu, kan, lembaga yang mewakili rakyat, jadi kami mempelopori tes urine untuk mempelopori gerakan pencegahan," ujarnya.

Zulkifli membantah tes urine dilakukan untuk membuang anggaran. Menurut dia, dengan tes urine sebagai upaya pencegahan penggunaan narkoba yang bisa menjerat semua kalangan, termasuk pejabat negara.

"Bukan karena nominalnya. Terbukti bahwa sasaran narkoba itu tidak ada yang terlewatkan. DPR apa tidak ada yang kena? Banyak.
 
Semua
TNI ada, Polri ada, apalagi masyarakat sipil," tuturnya.    
Sebelumnya, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Budi Waseso mengatakan masih banyak permasalahan yang dihadapi BNN dalam memberantas narkotik. Salah satunya ganjalan dalam bekerja lantaran BNN dipimpin pejabat eselon satu.

"Untuk kami laporkan, status pejabat BNN hanya setingkat eselon 1 di bawah presiden, setara dengan dirjen. Ini menjadi kendala keterbatasan kerja," ucapnya saat menerima kunjungan pimpinan MPR di gedung BNN, Jakarta Timur.

Zulkifli berujar status jabatan itu sangat penting untuk dapat menelusuri permasalahan narkoba di kalangan atas. Pasalnya, jika hanya berstatus eselon satu, akan terbentur jabatan ketika akan menelusuri jaringan tersebut hingga ke atas. "Untuk menembus kalangan atas, lembaga ini perlu diperkuat agar tidak terbentur," katanya.

Selain mempermasalahkan jabatan, Budi mengatakan, saat ini BNN belum memiliki gedung operasional sendiri untuk menunjang pekerjaannya. "Sampai saat ini BNN belum punya gedung sendiri, masih menumpang di gedung milik Polri," ucapnya.

Padahal, untuk mendukung pemberantasan narkotik, BNN memerlukan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan operasional, baik di tingkat pusat maupun daerah. "BNN ini belum punya gedung sendiri, tidak hanya di pusat, tapi juga di daerah-daerah. Padahal Presiden sudah menyatakan narkotik ini merupakan ancaman darurat nasional," katanya.

Karena itu, ia berharap pemerintah memfasilitasi gedung operasional untuk menunjang keberlangsungan lembaga pemberantasan narkotik tersebut.(tpc/dar)